Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; Bab 3. Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Ende Tahun Anggaran 2023; tentang Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah Kabupaten Mengingat 1 . Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
BAB IL
Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:
Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:
LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 3 1 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:
LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga ) meliputi:
Membuka PDF…