DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan; BAB III Kedudukan Dan Susunan Organisasi; BAB IV Kepegawaian; BAB V Pendanaan; BAB VI Ketentuan Peralihan; VII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE. MEMUTUSKAN : BUPATIENDE Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan Indonesia Tahun 20 .15 Nomor 58, 'l'nrnbnlinn L(:,nbnnin Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 1.8 Tohun 201.6 tcntunB Perangkat Duerah [Lcmbarnn Negara Rcpublik rnclom;t1ja Tnhun 2016 Nomor 114, Tambnhan Lcmbnron Nt~gora Republik Indonesia Nomor 5887) scbaguimona t<!Joh diubah dengan Pero.turan Pemcrintnh Nomor 72 'rahun 2019 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pcmcrintuh Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Pcrongkat Dacroh [Lernbaran Negara Republik Indonesia To.hun 2019 Nornor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik JndoncBia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); .. !l E h ~; I lj i: ii u Ii Dipindai dengan CamScanner Pendanaan ...

Pasal 5

~ BABV PENDANAAN

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, ·serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidnng Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.Pemngkat Daeruh aduluh unsur pcmbuntu Bupnti dnn Dewan Perwukllan Raky ..u Daernh dnlnm pcnyclcnggarnun urusnn perncrintahan yang mcnjadi kewcnangan duemh.
4.Dnernh adalah Kubupatcn Ende
5.Pcmerintah Daerah udalah Pemerintah Kabupaten Ende.
6.Bupati adalah Bupati Ende.
7.Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kabupatcn Ende. Dipindai dengan CamScanner ··l '. : ) ... ,1 PENJELASA.i"'i .... LEMBARAN DAERAH KABUPATENENDE TAHUN- 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR : 03 / 2020 Diundangkan di Ende pada tanggal 15 Oktober 2020 I SEKRETARISDAERAH KABUPATEN ENDE.} / Ditetapkan di Ende pada tanggal 15 Oktober 2020 t BUPATI END~ ~ /DJAFAR H. ACHMAD Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. BABVIl · KETENTUAN PENUTUP

BAB II

PENETAPAN twgnm d in pcmcl~n )~am Pcmerintulutn Dncrnh untuk rndindungi, mc..'lnynni mcmberdnj nknn, dun mcnyejnhternkun mnsynrukut.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ciiundangkan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan rugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, KETENTUAN PERALIHAN Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sum.her pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. .. Dipindai dengan CamScanner Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, daerah harus mampu menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenanganya atau tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasiona1 dan kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi perubahan sosial yakni globalisasi yang membawa pengaruh baik positif maupun negatif di berbagai bidang kehidupan yang bisa mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme yang berak:ibat pada perubahan pola pikir, pola hidup dan perilaku masyarakat. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Disamping itu, globalisasi menyebabkan akses masuk atau keluarnya budaya termasuk radikalisme dari negara lain. Adanya fenomena mulai lunturnya wawasan kebangsaan di masyarakat dengan banyaknya konflik SARA ataupun gerakan radikal, maka sangat penting ditekankan pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasiona1 serta pengembangan kehidupan demokrasi sejak dini. Untuk itu, melalui pelimpahan urusan pemerintahan kepada daerah cli bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah perlu membentuk Perangkat Daerah yang secara khusus berfungsi mengimplementasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan t kerukunan ... I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3 TAHUN 2020 TENT ANG PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE Dipindai dengan camScanner . ...... ' .. """~:. • ··"'1 .....•. _ .,..,· .... -···:- ... , _ ...... TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jcJas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…