DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 228

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Tujusn Dan Asas; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Barang Milik Daerah, BAB V Pejebat Pengelolaan Barang Milik Daerah; BAB VI Perencanaan Kebutuhan Dan Pengelolaan; BAB VII Pengadaan; BAB VIII Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran; BAB IX Pengunaan; BAB X Pemanfaatan, BAB XI Pengamanan Dan Pemeliharaan; BAB XII Penilaian, BAB XIII Pemindahtanganan; BAB XIV Pemusnahan; BAB XV Penghapusan; BAB XVI Penatausahaan, BAB XVII Pemindahan, Pengawasan Pengendalian; BAB XVIII Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada AKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; BAB XIX Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; BAB XX Gantu Rugi Dan Sanksi; BAB XXI Sengketa Barang Milik Daerah; BAB XXII Ketentuan Peralihan; BAB XXIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pcmeliharaan barang milik daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; BABV PEJABAT PENGELOLABARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pmjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Barang mi1ik daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat disita sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Barang milik dacrah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) huruf a, dilcngkapi dolcumen pengada.an.
(2)Barang mi1ik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersi!at berwujud maupun tidak berwujud.
(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperolch sebaga.i pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkelcuatan hulcum tetap; atau e, barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 7

I-10-

(1)Sckretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rcncana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. g.melakukan pcngawasan dan pcngendalian atas pengelolaan barang milik dacrah.

Pasal 11

e, mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;

r.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
g.menyetujui usul pemanfaatan baning milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;dan
h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

(3)Bupati dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh :
1. a.sekretaris daerah selaku pengelola barang milik dacrah;
2. b.kepala Perangkat Daerah yang mempunya.i fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat penatausahan barang;
3. c.kepala Perangkat Daerah sclaku pengguna barang;
4. d.kepala unit kcrja selaku kuasa pengguna barang;
5. e.pejabat penatausahaan pengguna barang;
6. r.pengurus barang pengelola;
7. g.pembantu pengurus barang pengclola;
8. h.pengurus barang pengguna;
9. i.pembantu pengurus barang pengguna;
10. j.pengurus barang pembantu. I- II - milik
(2)Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah selaku Pejabat Pcnatausahaan Barang scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf b, mempunyaiwewenangdan tanggungjawab:
1. a.membantu menelit.i dan memberikan pert.imbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Penge.lola Barang;
2. b.mcmbantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawata.n barang mililc daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.membcrikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik dacrah;
5. e.membcrikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik dacrah yang tclah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pcngelola Bamng dalam pelaksanaan koordlnasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaman tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada /' Bupati mclalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada PengclolaBarang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dima.ksudpada hurufg;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian at.as pengelolaan barang milik daerah; dan
10. j.menyusun laporan barang milikdaerah.
(3)Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf c, berwenangdan bertanggungjawab: a mengajukan rencana kcbutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
1. b.mcngajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari bcban APBDdan perolchan lainnya yang sah;
2. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
3. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kcpentingan penyelcnggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; I-12- . ilik d rah yang berada dalam
4. e.mengamankan dan memelihara barang rru 1 ae penguasaannya; . ilik
5. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang m daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetl.tjuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan;
6. g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Oaerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
7. h.mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang rnilik daerah; i, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
8. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang penggunn semesteran (LBPS) dan laporan barang peogguna tahunan (LBPJ') yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(4)Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (3) huruf d, berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk unit kerja yang dipimpi.nnya kepada Pengguna Barang;
2. b.mengajukan pennohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
5. c.mengamankan dan memelihara barang milik daearah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya kepada Pengguna Barang;
7. g.menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelcnggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada pengguna barang;
8. h.mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; I
9. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pcngguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
(7)Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang mcmbidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada PejabatPenatausahaan Barang.
1. i.melakukan pcngawasan dan pcngendalian atas pcnggunaan barang milik daerah yang berada dalam pcnguasaannya; dan
2. j.menyusun dan menyampaikan Lapora.n Sarong Kuasa Pengguna Semesteran (LKBPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPI1yang berada dalam pcnguasaannyakepada Pengguna Barang.
(5)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan wewenang pcngelolaan barang milik daerah dibantu oleh Pejabat Penatausahaan PenggunaBarang.
(6)Pcjabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana climaksud pada ayat
(5), berwenangdan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan reneana kcbutuhan dan pcnganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.mcneliti usulan pcrmohonan pcnetapan status pcnggunaan barang yang dipcrolch dari beban APBDdan pcrolchan lainnya yang sah;
3. c.mencliti pencatatan dan invcntarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pcngurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.mcnyusun pcngajuan usulan pcmanfaatandan pcmindahtanganan barang milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan pcrsetujuan DPRD dan barang milik dacrah sclain tanah dan/atau bangunan;
5. c.mengusulkan rencana pcnycrahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepcntingan pcnyclcnggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkanolch pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pcmusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pcngurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persctujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan mencrbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang pcnyimpanan;
9. i.meneliti dan memvcrifikasi Kartu Jnventaris Ruangan (KJR) setiap semester dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar membcrikan pcrsetujuan atas perubahan kondisi lisik barang milik daerah; dan I- 14 - . ak d pada ayat (7) berwenang
(8)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dun su dan bertanggungjawab: .
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pcrtimbangan persetuJuan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada dalam penyusunan Pejabat Penatausahaan Bamng; .
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pcrtimbangan persetujuan b tuh liharaan/pcmwatan barang dalam penyusunan rencana ke u an peme milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetuiuan Bupati;
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaat.an, pemusnahan, dan penghapusa.n dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik dacrah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah discrahkan dari Pcngguna Barang yang tidak digunakan untuk kcpentingan penyclenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kcpada Bupati melalui Pengclola Barang;
6. r.menyimpan dokumen asli kepentilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
9. i.merckapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semestcmn dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(9)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bcrtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kcpada Pengelola Barang mclalui Pejabat Pcnatausahaan Barang.
(10)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi adrninistrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pcngelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(11)Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; I - IS- barang milik daerah;
2. h.menyusun laporan barang semestcran dan tahunan;
3. i.menyiapkan Surat Pennintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
4. j.mengajukan Surat Perrnintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barong Pcngguna;
5. k.mcnycrahkan barang berdasarkan Surat Perintah Pcnyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; I. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIRJ sernesteran dan tahunan;
6. m.memberi label barang millk daerah;
7. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
8. o.melakukan stock opname barang persediaan;
9. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan mcnyimpan asli/fotokopi/salinan doku.men penatausahaan;
10. q.melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
11. r.membuat laporan mutasi barang setiap butan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Pcnatausahaan Pcngguna Barang.
(12)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) secara administratif bert.anggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara danpemanfaatan milik daerah; yang berada pada sah;
1. c.mclaksanakan pencatatan dan invcntarisasi barang 'lik daerah
2. d.membantu mengamankan barang rm Pengguna Bara.ng; . kan dok:umen pcngajuan usulane, menyiap . dahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pemm · milik d rah selain yang tidak memerlukan persctujuan DPRD dan barang 1 ae taneh dan/atau bangunan;
3. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
4. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan pcnghapusan neta an status penggunaan barang b menyiapkan usulan permohonan pe P . . . dan roleban lamnya yang milik daerah yang diperoleh dan beban APBD pe I • 16 - I.
5. j.mcngajukan Surat Permintaan Ba.rang (SPB) kcpada Kuasa Pengguna Barang;
6. k.menycrahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPBJ yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semestcran dan tahunan·
7. m.rnernberi label barang milik daerah; ' nota kepada Pengelola fungsional bcrtanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(13)Dalam ha! mclaksana.kan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pcngguna dapat dibantu oleh Pembantu Pcngurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. . b iurnlah
(14)Pengurus Barang Pembantu dibcntuk berdasarkan pernm angan J barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompctensi dan/atau rentang kendali dan pcrti.mbangan objektif lainnya.
(15)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berwenangdan bcrtanggungjawab:
1. a.menyiapkan dokumcn rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperolch dari bcban APBD dan perolchan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mcngamankan barang milik daerah yang bcrada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pcmindahtanganan ba.ra.ng milik dacrah bcrupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan pcrsctujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanab dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyeraban barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pcngajuan usulan pemusnahan dan pcnghapusan barang milik daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
9. i.menyiapkan Surat Pennintaan Barang (SPB) bcrdasarkan permintaan barang; I• 17 •

Pasal 12

(I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(2)Ketersediaan barang milik daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat menccrminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.
(4)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun dengan mcngacu pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. BABVl PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN penatausahaan;
1. q.melakukan rckonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
2. r.mcmbuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pcngguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setclah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(16)Pengurus Barang Pcngelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang mclakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegjatan/pekcrjaan/penjualan terse but yang anggarannya dibebankan pada APBD. kepada Pejabat Penatausahaan atas perubahan
1. n.mengajukan permohonan persetujuan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; melakukan stock opname barang perscdiaan; ..
2. o.. kum tara lain: fotokopi/salinan dokumen kepcmilikan
3. p.menyunpan do en, an barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen J19 penyusunan RKBMD.

Pasal 14

(1)Pcngguna Barang menghimpun usulan RK.BMD yang diajukan oleh Kuasa Pcngguna Barang yang berada di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
(2)Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengclola Barang melalui Pejabat Penat.ausahan Barang.
(3)Pengelola Barang dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/at.au Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai RKBMD.
(4)Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar

Pasal 13

. . ak ud Pasal 12 ayat (1), meliputi

(1)Perencanaan kebutuhan sebagaunana dim s . dan lih manfaatan penu.ndahtanganan perencanaan pengadaan, peme araan, pe ' penghapusan barang milik daerah. dimak d ayat (1) merupakan salah
(2)Perencanaan Kebutuhan sebagaimana su satu dasar bagi Perangkat Oaerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative, dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. . .
(3)Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaunana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpcdoman pada:
1. a.standar barang;
2. b.standar kebutuhan; dan/atau
3. c.standar harga.
(4)Standar barang. standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Bupati.
(5)Penet:apan standar kebutuhan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpcdoman pada peraturan perundang·undangan.
(6)Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana di.rnaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait,
(7)Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang mcngusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar kebutuhan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan diatur dengan Pcraturan Bupati. I- 19 •

Pasal 17

(I) Dalam hal sctelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan penyediaananggara.n angka dasar (baseline) dalam rangka rencana pengadaan dan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kondisi darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar.
(3)Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan pcnyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMO tahun berilcutnya.

Pasal 16

(1)PenggunaBarang dapat melakukan perubahan RKBMO.
(2)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan scbelum penyusunan perubahan APBD.
(3)PenyusunanRKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadappenyusunan perubahan RKBMD. jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. oleh olch D elih n-<>n barang milik daerah tidak dapat diusulkan
(1)RKBM pem ..... -. Pengguna Barang dan/ a tau Kuasa Pengguna Barang terhadap:
1. a.barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; sementara·
2. b.barang milik daerah yang sedang daJam status penggunaan •
3. c.barang milik daerah yang sedang dalam status u.ntuk dioperasikan pihak Jain; dan/atau
4. d.barang milik daerah yang sedang menjadiobjek pernanfaatan.
(2)RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik daerah.
(3)RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d tidak termasuk pemanfaatan dalarn bentuk pinjam pakai dcngan

Pasal 15

digunakan oleh ( S) RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Baran& . K a dan Anggaran Pengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana eJJ Perangkat Daerah. I

(3)Apabila pcmeriksaan barang/jasa memerlukan kcahlian khusus, dapat dibentuk tirn/tenaga ahli yang ditetapkan oleh Pengguna Barang,

Pasal 22

(I) Rcalisasi pclaksanaan pengadaan barang milik daerah scbagaimana dirnaksud dala.m Pasal 21, dilakukan pemcriksaan oleh Panilia/Pejabat Pencrima Hasil Pekerjaan.

(2)Panitia/ Pejabal Pcnerima Hasil Pekcrjaan scbagairnana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh PA.

Isi peraturan

Teks228PDFHirarki

Memuat teks peraturan…