DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Nama, Obyek Dan Subyek; BAB IV Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif; BAB V Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; BAB VI Pengurangan Dan Keringanan Biaya; BAB VII Pembinaan Dan Pengawasan; BAB VIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende; d.

1.Pasal 18 ayat (61 UndaXg-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945f Mengingat
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Da1am Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072l;' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A* Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerjntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2413 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29lr sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor t2 Tahun 2OL3 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Peiayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratrrran Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Nesara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442/ 3. 4. 6. 7. 5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Ende selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan peiayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayarran rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang selanjutnya disingkat RSUD Ende adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Ende.
7.Direktur RSUD adalah Direktur Rumah sakit umum Daerah Ende.
8.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
9.Tarif Pelayanan Kesehatan adaiah pungutan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
10.Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut INA-CBG's adalah sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan.
11.Tarif Indonesia Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
12.B.adan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang seianjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
13.Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah besaran biayayang harus dibayar oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan kelas III, digunakan dalam kegiatan peiayanan kesehatan yqng dibebag|<an kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang ditenmanya/
14.Penjamin adalah instansi/lembaga/Badan Hukumlseseorang sebagai penanggungjawab atas tarif pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang menggunakan / mendapatkan pelayanan Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan pelayanan kesehatan di RSUD Ende untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan penyelenggaraan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola RSUD Ende dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 3

Trrjuan pengaturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.terwujudnya masyarakat di daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
b.memberikan landasan hukum dan transparansi atas tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
c.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1)Nama Tarif adalah tarif pelayanan kesehatan kelas III.
(2)Obyek Tarif pelayanan kesehatan Kelas III adalah obyek tarif sebagaimana ditetapkan Menteri Kesehatan sesuai Sistem tarif INA-CBG's.
(3)Subyek tarif adalah orang perorallgan atau pihak penjamin yang menggunakan atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

(1)Pembiayaan pelayanan kesehatan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perorangan penerima layanan dan/atau penjamin
(2)Besarnya biaya pelayanan Kesehatan Kelas III bagi peserta dengan jaminan kesehatan sebesar Tarif Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan Sistem tarif INA-CBG's.
(3)Dalam hal terjadi perubahan tarif dengan sistem INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri dengan sistem INA-CBG's baru yang dite , menyesuaikan dengan tarif Juruo l&aeJ4r@a avoLrlal..ar Jdr.t6 Lrt,lLll obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibebankan pada APBD Kabupaten pada Tahun Anggaran berjalan.
(5)Bagi pasien yang belum menjadi peserta dengan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1)Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga termasuk pihak penjamin sesuai dengan ketentuan peraturarl perundang-undangan yang berlaku.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perjanjian/Kontrak yang dilaksanakan oleh Direktur dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN tsIAYA

Pasal 7

(1)Keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dan/atau pasien terlantar dapat diberikan oleh Bupati atas pertimbangan Tim kendali mutu dan kendali biaya
(2)Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
(3)Tim kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Biaya jasa pelayanan terhadap pasien yang tidak mampu yang diberikan keringanan atau pengurangan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan, fugas, jangka waktu keanggotaan tim kendaii mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB \rII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan RSUD dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh Dewan Pengawas.
(2)Sifat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat peranane / I
(3)Dewaa Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat ditetapkan oleh Bupati bila Rumah Sakit telah memiliki :
1. a.Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp 75.000.000.000,- ( ttuh puluh lima miliar);
2. b.Realisasi nilai amzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun Terakhir paling sedikit Rp 15.OOO.OOO.OOO,- {linaa belas rniliar}.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peratu-ran Daerah ini rnulai berlaku, maka Lampiran I huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun zOLl Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende pada tanggal 29 Oktober 2OtB ^Bupntl ENDII r-, Diundangkan di Ende pada tanggal 29 Oktober 2018 f **rouu.Rrs DAER*,H I.i*BUP,qrE,.I ENDE,rdl S G.N LEMBARAN D RAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2AI8 NOMOR 4 MARSELINUS NOMOR REGISTER PERATURA} DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA rrMUR 04 l2a8r PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ENDE I. UMUM Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan rnasyarakat yang semakin baik harus dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan, upaya kesehatan yang semulanya menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan gpaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Rumah Sakit Umum Daerah Ende sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di bidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar, salah satu yang akan ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 21ll tentang Retribusi Jasa Umum, khusus Lampiran I B (Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende). Dalam rangka tinjauan ulalg Perda Retribusi dimaksud di atas perlu disadari bahwa penyesuaian biaya pelayanan kesehatan dan perawatan yang bertujuan untuk mendorong percepatan perbaikan mutu pelayanan sesuai standar agar Rumah Sakit dapat menjalani fungsi sosialnya terutama bagi masyarakat serta rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Rumah Sakit tentu akan memerlukan pedoman operasional yang tidak sedikit, akan berkembang terus sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat yang selama ini pendanaan berasal dari subsidi Pemerintah Daerah dan Pusat dan juga berasal dari masyarakat yang dilayani dan dirawat di Rumah Sakit. INA-CBG's merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumberdaya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyelenggara jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. INA-CBG's yang ada sekarang lebih cocok untuk rumah sakit pemerintah karena variable yang menjadi acuannya hanyalah biaya pengobatan serta biaya operasional. Sesuai Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa besarnya pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakataan BPJS dengan Asosiasi fasilitas di wilayah tersebut dengan mengacu pada Standar Tarif yang ditetapkan Meteri Kesehatan. Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2A16 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan, Menteri Kesehatan memutuskan besaran pembayaran atas program Jaminan Kesehatan yang diberikan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Besaran Indonesian Case Based Groups (INA-CBG's) ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan. Berdasarkan INA-CBG's, tarif dibagi menjadi 5 (lima) regional dengan NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat termasuk *:r""11 S frrnal. Tarif INA-CBG's Penerapan INA-CBG's mengfuaruskan rumah sakit untuk melakukan kendali mutu, kendali biaya dan akses melalui, pen5rusunan Clinicat Pathwag darr perhitungan cost of care yang tentunya tidak dapat dilakukan apabila rumah sakit tidak dapat menghitung unit cost. Serta rumah sakit juga dituntut untuk mampu mengelisiensikan biaya dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Berdasarkan pertirnbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daeralr. tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…