DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah: Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020: Pendapatan Daerah semula berjumlah Rp1.287.876.380.500,00 Menjadi Rp.1.206.145.106.997,00 ; Belaja Daerah semula berjumlah Rp.1.282.876.380.500,00 Menjadi Rp.1.287.449.855.343,69; Penerimaan Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp. ,00 Menjadi Rp.86.304.748.346,69; Pengeluaran Pembiayaan Daerah semula berjumlah Rp.5.000.000.000,00 menjadi Rp.5.000.000.000,00; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020; PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT! ENDE, PERATURAN DAERAH KABUPATENENDE NOMOR ~ TAHUN 2020 TENTANG PROVINS! NUSATENGGARATIMUR BUPATI ENDE • • 1. Pasal 18 ayat ( 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020. • • Mengingat 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); • •

12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang H.ibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655); • • Rp. 1.287.876.380.500,00(Rp.
81.731.273.503,00) Rp. 1.206.145.106.997,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rpl.287.876.380.500,00 berkurang sejumlah Rp81.731.273.503,00 sehingga menjadi Rpl.206.145.106.997,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Semula b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Pasal 1 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020. BUPATIENDE MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan Dengan Persetujuan Bersama E 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 );
19.Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 9); •• • E 89.170.453.268,00 Rp. 90.000.000.000,00 829.546. 732,00) Rp.(Rp. a. Pendapatan Asli Daerah I) Semula 2) Bertambah / (Bcrkurang) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

angka 1 terdiri dari: Rp. ,00 Rp. 86.304. 748.346,69 Rp. 86.304. 748.346,69 Rp. 5.000.000.000,00 Rp. ,00 Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 81.304. 748.346,69 Rp. ,00 Rp. 1.282.876.380.500,00 Rp. 4.573.474.843,69 Rp. 1.287.449.855.343,69 (Rp. 81.304.748.346,69) •

Pasal 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Pembiayaan Netto Setelah Perubahan b. Pcngeluaran1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan1) Semula 2) Bertambah / (Bcrkurang) Jumlah Pcnerimaan Sctelah Pcrubahan 2. Belanja Daerah a. Semula b. Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Surplus / (Defisit) setelah Perubahan • b. Retribusi daerah 1) Semula Rp. 6.547.506.600,00 2) Bertambah / ( Berkurang) Rp. ,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 6.547.506.600,00 c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.356 .329. 700,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 563.165.568,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp.

3.919.495.268,00 yang dipisahkan setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 46.169.177.300,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.000.000.000,00 Jumlah lain-Jain pendapatan asli daerah Rp. 49.169.177.300,00 yang sah setelah perubahan

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah1) Semula Rp. 33.926.986.400,00 2) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 4.392.712.300,00) JumJah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 29.534.274.100,00 Rp. 947.628.756.000,00 (Rp. 118.132.843.000,00) Rp. 829.495.913.000,00 Rp. 250.247.624.500,00 Rp. 37.231.116.229,00 Rp. 287.478.740.729,00 b. Dana perimbangan 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan • • c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah Lainnya 1) Semula Rp. 24.404.571.500,00 2) Bertambah / (Berkurang) ""R""p"-.---=2"-'.0=8=7--' . .,_17~1=·=2=29~•=0~0 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 26.491.742.729,00 ,00 Rp. ,00,00 Rp.Rp.Rp. 670.733.963.000,00 (Rp.

71.729.480.000,00) Rp. 599.004.483.000,00 Rp.
266.953.655.000,00 (Rp. 47.021.028.000.00) Rp. 219.932.627.000,00 dimaksud pad a ayat

(1)huruf c terdiri dari jenis Rp. 23.356.600.000,00 Rp. 6.784.780.000,00 Rp. 30.141.380.000,00 •
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri darijenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak 1) Semula Rp. 9.941.138.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 617.665.000,00 Jumlah dana bagi hasil Pajak dan bukan Pajak Rp. 10.558.803.000,00 setelah perubahan b. Dana alokasi 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan c. Dana alokasi khusus1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana pendapatan : a. Hibah1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan b. Dana darurat1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana darurat setelah perubahan r ---~~---• a. Rp. 484.677.552.000,00 Rp. 5.935.623.658,63 Rp. 490.613.175.658,63796.836.679.685,06 Rp. 798.198.828.500,00 1.362.148.814,94) Rp.(Rp. b. Belanja Langsung I) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja langsung setelah perubahan (I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l angka 2 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung I) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 202.486.453.000,00 Rp. 13.418.575.000,00 Rp. 215.905.028.000,00

Pasal 3

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) ~R~P~· -------~·O~O Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari Rp. ,00 pemerintah daerah lainnya setelah perubahan f. Pendapatan Lainnya 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah bantuan keuangan dari provinsi Atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan 14.940.590.000,00 Rp. ,00 14.940.590.000,00 Rp.Rp. • d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah perubahan • r b. Belanja Bunga 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah I (Berkurang) Rp. ,oo Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. ,00 c. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. ,oo Jumlah belanja subsidi Rp. ,00 d. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 17.376.000.700,00 3) Bertambah / (Berkurang) Rp. 6.730.064. 152,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 24.106.064.852,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 5.105.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 639.679.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 5.744.679.000,00 f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemdes 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 401.822.000,00) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 3.598.178.000,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 499.817.740.100,00 2) Bertambah / (Berkurang) (Rp. 15.493.690.246,94) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 484.324.049.853,06 • • a. 11) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 86.304.748.346,69 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 86.304.748.346,69

Pasal 4

Rp. 212.207.477.428,00 (Rp. 6.330.679.891.00) Rp. 205.876.797.537,00 c. Belanja modal 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 232.604.637.422,00 Rp. 7.319.522.338.63 Rp. 239.924.159.760,63 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 39.865.437.150,00 2) Bertambah / (Berkurang} Rp. 4.946.781.211.00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 44.812.218.361,0018.598.622.728,00 Rp. 2.000.000.000,00 16.598.622. 728.00 Rp.Rp. g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 269.900.087.700,00 2) Bertambah / (Berkurang) IRp. 9.435.002.448 00} Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 260.465.085.252,00 h. Belanja tidak terduga 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang} Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan • ca.0c,(tJoC/JE:(tJoc,(tJClc,QJ"C b. Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. ,00 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,oo Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Rp. ,00 yang dipisahkan setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. ,00 setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. ,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. ,00 Setelah perubahan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) -'-'R=P.a...·-=86=·=3=04-".C'-.7-'-48=·=3-'-46""' 1=6~9 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 86.304.748.346,69 Setelah perubahan
(2)5.000.000.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 ,00 Rp.Rp. b. Pengeluaran1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah pengeluaran setelah perubahan • ,00 ciic,rct]oCf)E(.)c:aC>r(L)..,ct]"CcQu ,00.00 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. .00 Jumlah penyertaan modal ( investasi) pemerintah daerah Rp. 5.000.000.000,00 Setelah perubahan c. Pembayaran pokok utang 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. .00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. ,00 d. Pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. .oo Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Rp. ,00 obligasi daerah setelah perubahan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. ,00 2) Bertambah / (Berkurang) .:..:R'"'p"". --------'-"'O=O Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. ,00
(3)Rp.Rp.Rp. f. Penerimaan piutang daerah 1) Semula 2) Bertambah / (Berkurang) Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan • Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Ringkasan Perubahan APBD Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1.Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran llI 4. Larnpiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VJ 7. Lampiran VII 8. Lampiran Vlll Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 5

• r NOMOR DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR ~ EGISTRASI PERATURANDAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS!NUSA TENGGARATIMUR LEMBADiundangkan di Endepada tanggal \3' November 2020 ~ 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE'I' / !NUS G. NGASU Ditetapkan di Ende pada tanggal I;, November 2020 }~ iDJAFAR H. ACHMAD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende. • •

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…