DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD; BAB III Tujuan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD; BAB IV Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DAN Anggota DPRD; BAB V Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; BAB VI Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD; BAB VII Ketentuan Lain -Lain; BAB VIII Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENENDE. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENENDE dan BUPATIENDE P merintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

4.Peraturan e Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan b N gara Republik Perwakilan Rakyat Daerah (Lem aran e Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); ar Ca ca nerDpna d 3 f
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan AnggotaDPRDyang meninggaldunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan keduclukannya sebagai Pimpinan clan Anggota DPRD.
10.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan clan Anggota DPRD dalam menghadiri clan mengikuti rapat-rapat dinas.
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepacla Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaDPRD.
12.Tunjangan alat kelengkapan aclalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan clengan keduclukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran,Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan clan dibentuk oleh rapat paripurna. 13.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang cliberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas ha! bersifat tertentu dan khusus. 14.Tunjangan KomunikasiIntensifyang selanjutnya disebut TKIadalah uangyang diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalarn rangka mendorongpeningkatan kinerja Pimpinan dan AnggotaDPRD. 15.Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRDdan AnggotaDPRDsetiap melakukan reses.
16.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jeminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD,dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. I) P nda ae a CamSca m r 4

Pasal 3

(1)Pimpinan dan An ta ggo DPRD herhak memperoleh sebagaimanadimaksud dal uang repre~entasi 1'71 U am Pasal 2 ayat (1) hurufa angka 1 ,~, ang representasisebagaim di · ana imaksud pada ayat (1) dib rikan . roe •etiap7

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)PenghasilanPimpinandan AnggotaDPRDterdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankanpada :
1. a.APBD,meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjanganjabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan;
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain;
2. b.Pimp~an dan AnggotaDPRDyang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.tuniangan komunikasiintensif ; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan d An an ggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan Iain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari- hari. 19.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende. D ~ 1 d dergar Ca'TIS an

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5.
(2)Tun~anganjabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)TunJanganjab.atansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus ernpat puluh Irma persen) dari uang representasl yang bersangkumn, I 5
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat 1 huruf a angka 4. ('2) Uang paket sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(2)Uang representasi Wakil Ketua DPRDsebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Uang representasi Anggota DPRDsebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1). D pirda d nqar- C 1mSc. a mer 6 TKI

Pasal 10

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z ayat (1) hurufb angka i, /

Pasal 9

(1)Pimpinan dan AnggotaDPRDyang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapanlain.
(3)Tunjangan alat kelengkapanlain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk clan melaksanakan tugas.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untukjabatan ketua, sebesar 7,5% [tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untukjabatan wakil ketua, sebesar 5% (lirnapersen}dari tunjanganjabatan KetuaDPRD;
3. c.untukjabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen}dari tunjanganjabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan KetuaDPRD.

Pasal 8

p nd d 191 mS 7 Ketua DPRD.

c.untuk ke!ompok kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi I

Pasal 13

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan ketentuan: · a. untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi KetuaDPRD;

b.untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan

Pasal 12

(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelornpok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang;dan
3. c.rendah.
(2)Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(3)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
(4)Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan. :::> p nda d q n C mScd'1n 8

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…