DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Maksud dan Tujuan; BAB IV Asas dan Prinsip TJSP; BAB V Hak dan Kewajiban Perusahaan Serta Perusahaan Pelaksana TJSP; BAB VI Program dan Bidang Kerja TJSP; BAB VII Kelembagaan TJSP; BAB VIII Masyarakat Sasaran TJSP; BAB IX Pembiayaan TJSP; BAB X Fasilitas TJSP; BAB XI Kewajuban Pemerintah Daerah; BAB XII Peran Serta Masyarakat; BAB XIII Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan; BAB XIV Penghargaan; BAB XV Sanksi Administratif; BAB XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Ende, apabila terjalin suatu hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah , Perusahaan dan masyarakat, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Ende. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republi IndonesiaNomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4756 );
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 );
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007; tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 , Nomor 722); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE DAN BUPATI ENDE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN ENDE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ende.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
6.Tanggung Jawab Sosial perusahaan selanjutnya disingkat TJSP adalah Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap lingkungan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, memberikan keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Ende.
7.Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8.Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Ende.
9.Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/ atau penduduk Kabupaten Ende.
10.Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
11.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk , baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Ende.
14.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
15.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP serta hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSP.
16.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
17.Fasilitas adalah kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang melakukan kegiatan investasi.
18.Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk peyelenggaraan TJSP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pelaksanaan TJSP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan hukum TJSP.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara langsung maupun tidak langsung atas dampak kegiatan operasional Perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam mengimplementasikan kegiatan TJSP untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;
b.memberi pedoman bagi Perusahaan dan pihak terkait lainnya dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan TJSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
c.memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya dalam melakukan koordinasi, fasilitasi perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat , perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan persoalan sosial di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP di Daerah;
d.meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan;
e.tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal dan berkelanjutan;
f.terprogramnya rencana kerja Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada Perusahaan yang telah melakukan TJSP dengan memberikan penghargaan dan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP TJSP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berasaskan :

a.kepastian hukum;
b.kemanfaatan umum;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.kemitraan;
f.keseimbangan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.kesepakatan;
k.berkelanjutan;
l.berwawasan lingkungan .

Pasal 6

TJSP menganut prinsip :

a.akuntabilitas;
b.transparansi;
c.perilaku etis;
d.penghormatan kepada kepentingan stakeholder;
e.kepatuhan terhadap hukum;
f.penghormatan terhadap norma perilaku international.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN SERTA PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak :

a.menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkelanjutan;
b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
c.mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib :

a.menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSP sesuai dengan prinsip–prinsip TJSP yang dianut dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c.menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan prioritas kebutuhan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk dipelajari dan diteliti sebelum mengambil keputusan;
d.menetapkan komitmen bahwa program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan Perusahaan.

Pasal 9

(1)Perusahaan pelaksana TJSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat atau cabang dan/atau operasional Perusahaan.
(4)Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik Pemerintah.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSP

Pasal 10

(1)Program kerja TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat atau kemitraan dan bina lingkungan dan/ atau promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat(2) yang telah dan akan dilakukan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…