DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Penyetoran Modal; BAB IV Pelaksanaan; BAB V Pengendalian Dan Pengawasan; BAB VI Ketentuasn Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pf. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur [Persero] merupakan Bank Daerah yang sahamnya milik Pernerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Nusa Tenggara Timur yang perlu terns dikembangkan permodalannya, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih laba, serta dapat memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Ende sebagaf salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; BUPATIENDE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA Pf. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (P.ERSERO) TENTANG NOMOR 7 TAHUN 21019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN E.ND.E PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BUPATI.ENDE OipindaidenganGamScanner

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat H Dalam Wilayah Daerah ..Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tim~ (I.embara:n Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16S5l~
3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang P.emerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang: Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtanan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6322)1;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peranzran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur [Perse ro]: Mengingat OipindaidengancamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada1ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur [Persero) yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah NIT [Persero] adalah PT. Batik Pembangunan Dae rah Nusa Tenggara Timur [Persero],
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaupaten Ende.
7.Investasi adalah penggunaan aset untuk rnemperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pernerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8.Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya. BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MOJDAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR ,(PERSERO). Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT .DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPAT.IENDE Dengan Persetujuan Bersama DipindaidenganCamScanner

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(lJ Penyertaan Modal Daerah pada Pr. Bank Pernbangunan Daerah NTI [Persero] dalam bentuk uang.

(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 26.015. 780.000,- (Dua Pu]uh Enrun Milyar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
(4)i Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NIT untuk Tahun 2020 sampai dengan Tabun 2024 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 3

Tujuan penyert.aan modal Pemerintah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT [Perserol untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ende pada PT. Bank Pernbangunan Daerah NIT [Persero] adalah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam upaya rneningkatkan daya saing usaha menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusinya terhadap Penda.patan Asli Daerah, 9 · Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam rnenyertakan modal daerah pada euatu usaha bersama dengan Pf. Bank Pembangunan Daerah NIT (Persero) dengan suatu imbalan tertentu. lO.. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

11.Deviden adatah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham. OipindaidenganCamScanner BABV PENG.ENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Atas dasar kepemililkan modal Pemerintah Daerah pada Pr. Bank Pembangunan Daerah NTT (Persero),; Bu:pati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal
(2)Dalarn rnelakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan j.ata.u pengawasan.

Pasal 9

Ketentuan mekanisme pelaksanaan Penyertaan Modal diatur le bih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 8

Bagian laba atau deviden atau basil usaha penyertaan modal menjacli hak Daerah yang diperoleh dari PT. Bank Pembangunan Daerah NTI [Persero], disetor ke Kas Daerah dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah. BAB IV PELAKSANAAN

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewa.kill Pernerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah,

Pasal 6

Pemeriatah Daerah berhak mempemleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTI (Persero) setelah readsasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal dlsahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal S Dalam hal diperlukan penamba.h . _ . . . -· - , .- an modal guna perkembangan usaha dan mvestasi pada PT B k p rb · · an em· angunan NTT (Persero), dilakukan melalui mekanism.e perencanaan be di ~- k ,,. . · · r · asary.an a.Jlan kelayakan investasi, keburuhan dan kemampuan keuangan daerah, DipindaidenganCamScanner LEMBA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINS! NUSA TENGOARA TIMUR 07/2019 f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, ,# v GASU Diundanglran di Ende pada tanggal 19 Desember 2019 (iJBUPATI ENDEl\- 9Jt1/ocr-- IDJAFAR H. ACHMAD Ditetapkan di Ende pada tanggal 19 Desernber 2019

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011