DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud Dan Tujuan; BAB III Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD; BAB IV Peresmian Anggota BPD; BAB V Pemberhentian; BAB VI Kelembagaan APD; BAB VII Tugas, Fungsi Dan Kewenangan BPD; BAB VIII Hak, Kewajiban Dan Larangan Anggota BPD; BAB IX Laporan Kinerja BPD; BAB X Peraturan Tata Tertib BPD; BAB XI Pembinaan Dan Pengawasan; BAB XII Pendanaan; BAB XIII Ketentuan Lain-Lain; BAB XIV Ketentuan Peralihan; BAB XV Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ckny;m telch dltetapknnny« Und1,n11,·Undonv. Nomor 6 Tnhun ?.O 1'1 tcntang Dc110 bcncrt11 nturun p .njnhnrannyn, moko Pcreturan Docruh Kuhupaten lf.mlc Nomor Of; Tnhun ?.006 tcnump. Oudon Pcrmunyuwarutnn Dena, perlu di .cnuniksin kernball; c, bahwn berdn mrklln pcrtlmbungan 11clx,!1Jllmun1t dimak ud p:idn huruf n dan huruf b, rerlu

Menetapkan

menetapkan Peraturnn Dncrah t.cntnnp. lJodnn Pormunyawnrutnn De, u, I. Pri ,:ii I~ nyn ( )) Undnnp.·Undonp. I tJNOr Ncp;,ru lkpuhllk 011:NOAN HAIIMA'l"l'UIIAN YAN(I MAIIA IWJ\ 'l'l~N'l'ANCI IJADAN PlmMUl,YAWAIM'l'AN l)lt.f-lA Pl~l~A'l'UIUN DA11:l<AII l{AIIUl'A'l'ICN Jt,NJ)Jt, NOM(m H 'l'AIIUN :J.017 OUl'A'J'I lf.NJ>lt, l'IWVINIII NUHA 'l'Jt,N(ICIAHA 'l'IMIJJl .. ' ... ar- C mS ann rD p raa d 2 I tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ·2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 1gan CarrS a 1 erD p rd 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pernerintah dan Pemerintah Daerah. / PERMUSYAWARATANDESA. BADANTENTANGDAERAHPERATURANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENENDE dan BUPATIENDE D p no d gar C nScc ner 4
20.Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. I
10.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati ha! yang bersifat strategis.
12.Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotan BPD.
13.Panitia Pengisian adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
14.Panitia musyawarah adalah panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD.
15.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun. :::> p nd de an (' 1Sca 1 / 5

BAB III

MEKANISMEPENGISIANKEANGGOTAANBPD

Pasal 4

(1)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 4 (empat) orang dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. (SJ Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai cairnggota BPD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa; dan
d.memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pepgisian keanggotaan BPD.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukurn terhadap BPD sebagai Jembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. 6 an rrS a 1Dprd d I

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Pasal 6

(1)Apabila wilayahnya berjumlah genap maka, sisa dari jumlah anggota BPD yang tidak terbagi habis ke dalam wilayah yang ada akan diperuntukan bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.
(2)Apabila jumlah wilayah dalam suatu Desa lebih banyak dari jumlah anggota BPD untuk Desa yang bersangkutan, maka wilayah yang jumlah Kepala Keluarga atau jumlah penduduknya lebih sedikit bergabung dengan wilayah yang bersandingan,

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
(3)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, Rukun Warga atau Rukun Tetangga.
(6)Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia. 'l"lere iqan CarnDp no 7

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur waki! wilayah pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa. I

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui :

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga;
i.surat penyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama menjadi anggota BPD diatas kertas bermaterai cukup;
j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. D p r da d 1gan Cams ner 8 I

(1)Masing-masing wilayah mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia setelah disepakati dengan warga di wilayahnya masing-masing.
(2)Jumlah bakal calon yang diusulkan sama atau lebih dari jumlah quota anggota BPD yang telah ditentukan untuk wilayah yang bersangkutan.
(3)Jumlah bakal calon lebih dari jumlah quota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 2 kali dari jumlah quota anggota BPD selama satu periode pemilihan.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hale pilih.
(3)Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tki adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan menu 1 wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. b · d" aksud
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah se agaimana im pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
(5)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota;
3. c.jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota. Dip nd d nqan Carnscar-ior 9

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…