DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 92 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4); Peraturan Daerah ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kondisi topografi wilayah Kabupaten Ende berada di daerah perbukitan clan lembah yang menga.kibatkan kerusakan pada kendaraan dinas sehingga berdampak pula meningkatnya biaya pemeliharaan dan untuk mengurangi beban biaya pemeliharaan kendaraan dinas, rnaka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diubah; b, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR. 4 TAHON 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BUPATIENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR BTAHUN 2019 OipindaidenganCamScanner
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang P.emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); OipindaidenganGamScanner

Pasal 92

(1)Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bennotor dinas dapat dilaksanakan apabila telah mernenuhi persyaratan, ya.kni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2)Usia 7 [tujuh] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perelehan dalam kondisi baru; atau
2. b.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepernilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru. Ketentuan Pasal 92 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 201 7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun :2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4), diubah sebagai berikut : Pasal I P'ERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE 6~ Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Harang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Norn.or4). OipindaidengancamScanner LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR .8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2019 fSEKRErARJS DAERAH KABUPAT · ENDE,.(11.1 Ditetapkan di Ende pada tanggal 19 Desember 2019 .~i~~ IDJAFAR H. ACH=AD Diundangkan di Ende pada tanggal 19 Desember 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.
(4)Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansl yang berkompeten,
(5)Penjualan kendaraan bermotor dinas harus rnemperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau. sudah ada penggantinya. Pasal II i(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan berm.otor rusak berat dengan sisa kondisi flsik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen], rnaka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun, OipindaidengancamScanner Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 92 ayat (1), mengamanatkan bahwa penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional Pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian yang tida.k terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Baile buruknya pengelolaan barang rnilik daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah secara balk dan benar akan menjadi input yang berkualitas bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga dengan Iangkah optimalisasi barang milik daerah melalui mekanisme pemanfaatannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, Beberapa bagian Iainnya dalam siklus pengelolaan barang m.ilik daerah yakni perencanaan yang berkualitas, penggunaan yang optimal dan sesuai peruntukan, pengarnanan dan pemeliharaan yang balk, penghapusan dan pemusnahan barang rusak berat untuk meminirnalisir bia:ya pemeliharaan, juga akan berdampak pada efisiensi clan efektifnya pengelolaan keuangan daerah, Singkatnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas kepastian hukum menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, I. UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILJK DAERAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 8TAHUN 2019 DipindaidenganCamScanner TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 8 Yang termasuk kendaraan bermotor dinas adalah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional Kendaraan dinas jabatan yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasicnal perkantoran, Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum, II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 92

dapat dila.ksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 10 [sepuluhj tahun. Apabila dicerrnati kernbali dengan melihat kondisi topografi wilayah Kabup.aten Ende yang berada di wilayah perbukitan dan lembah dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Ende. Hal ini secara langsung berdampak pula pada peningkatan biaya pemeliharaan kendaraan dinas, Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun .2017 ten.tang: Pengelolaan Barang Milik Daerah, f

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…