(1)Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bennotor dinas dapat dilaksanakan apabila telah mernenuhi persyaratan, ya.kni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(2)Usia 7 [tujuh] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perelehan dalam kondisi baru; atau
b.terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepernilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
Ketentuan Pasal 92 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 201 7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun :2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4), diubah sebagai berikut : Pasal I P'ERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE dan BUPATI ENDE 6~ Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Harang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Norn.or4). OipindaidengancamScanner LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR .8 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 08/2019 fSEKRErARJS DAERAH KABUPAT · ENDE,.(11.1 Ditetapkan di Ende pada tanggal 19 Desember 2019 .~i~~ IDJAFAR H. ACH=AD Diundangkan di Ende pada tanggal 19 Desember 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.
(4)Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansl yang berkompeten,
(5)Penjualan kendaraan bermotor dinas harus rnemperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau. sudah ada penggantinya.
Pasal II i(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan berm.otor rusak berat dengan sisa kondisi flsik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen], rnaka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun, OipindaidengancamScanner Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 92 ayat (1), mengamanatkan bahwa penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional Pengelolaan barang milik daerah menjadi bagian yang tida.k terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Baile buruknya pengelolaan barang rnilik daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah secara balk dan benar akan menjadi input yang berkualitas bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga dengan Iangkah optimalisasi barang milik daerah melalui mekanisme pemanfaatannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan keuangan daerah, Beberapa bagian Iainnya dalam siklus pengelolaan barang m.ilik daerah yakni perencanaan yang berkualitas, penggunaan yang optimal dan sesuai peruntukan, pengarnanan dan pemeliharaan yang balk, penghapusan dan pemusnahan barang rusak berat untuk meminirnalisir bia:ya pemeliharaan, juga akan berdampak pada efisiensi clan efektifnya pengelolaan keuangan daerah, Singkatnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Asas kepastian hukum menunjukan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, I. UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILJK DAERAH PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 8TAHUN 2019 DipindaidenganCamScanner TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 8 Yang termasuk kendaraan bermotor dinas adalah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional Kendaraan dinas jabatan yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasicnal perkantoran, Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum, II. PASAL DEMI PASAL