DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi yang diatur adalah BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perangkat Desa; BAB II Pengangkatan Perangkat Desa; BAB IV Pemberhentian Perangkat Desa; BAB V Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; BAB VI Unsur Staf Perangkat Desa; BAB VII Pakaian Dinas Atribut Dan Perangkat Desa; BAB VIII Kesejahteraan Perangkat Desa; BAB IX Peningkatan Kapasitas Perangkat Dan Staf Desa; BAB X Ketentuan Peralihanl; BAB XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahuh 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ting\fut II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nu~a Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Le~baran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); BUPATI ENDE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURANDAERAH KABUPATENENDE NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG ENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Mengingat: Menimbang: D p rd aerg n C mSc nner 2 I
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan PemberhentianPerangkat Desa (Serita NegaraRepublikIndonesiaTahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan PemberhentianPerangkat Desa. / D pinda d qan C me.; anner 3 I BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ende.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3.Bupati adalah Bupati Ende.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai perangkat daerah.
6.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalarn sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPERANGKATDESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENENDE dan BUPATI ENDE ,S a nD 4 I atau lepas dari segala tuntutan hukum.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretariat Desa adalah unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam urusan bidang administrasi Pemerintahan.
14.Pelaksana teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi. ~elaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
17.Staf perangkat Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif para Kepala Urusan di Sekretariat Desa.
18.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
19.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21.Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa.
22.Baka! calon perangkat Desa adalah warga Desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Kepala Desa untuk diseleksi oleh tim seleksi.
23.Calon perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah halon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim seleksi telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
24.Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas / Dipir-d

BAB III

PENGANGKATANPERANGKATDESA

Pasal 3

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon perangkat Desa;
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bagi Baka! Calon pada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan:
  1. 1.Sekretaris Desa dan Bendahara tidak ada hubungan pertalian darah langsung dengan Kepala Desa. I 5 ( 1) Perangkat Desa terdiri atas :
2. a.Sekretariat Desa;
3. b.Pelaksana Teknis; dan
4. c.Pelaksana Kewilayahan.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(3)Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PERANGKATDESA

Pasal 2

b tannya atau keadaannya

25.Tersangka adalah seorang yang karena per ua . . b · laku tindak p1dana. berdasarkan bukti permulaan patut diduga se agai pe . . . . di tut d"perilcsadan d1adih di
26.Terdakwa adalah seorang tersangka yang itun , 1 pengadilan. d ·1
27.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan penga 1 an yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
28.Harl adalah hari kerja. I I 6

Pasal 4

Kelengkapanpersyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat keterangan tanda penduduk;
b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pemyataan memegangteguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segelatau bermateraicukup;
d.Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasioleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabatyang berwenang;
e.FotocopyAkteKelahiranatau Surat KeteranganKenaiLahir;
f.Surat Keteranganberbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; setempat;
1. 2.bertempat tinggal di dusun setempat dan/ atau dapat berasal dari dusun lain dalam wilayahDesa setempat;
2. 3.surat pemyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagaipelaksana kewilayahandiatas kertas bermaterai cukup; pemberdayaanfasilitatorsebagai2. mempunyai kemampuan masyarakat Desa;
3. 3.surat pemyataan bersedia diberhentikan jika melanggar kewajiban sebagai pelaksana teknis diatas kertas bermaterai cukup;
c.bagi Baka!CalonPelaksana Kewilayahan:
1. 1.mempunyai kemampuan dalam memimpin masyarakat dusun
2. 2.mempunyai kemampuan dan ketrampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
3. 3.surat pemyataan bersecliadiberhentikan jika melanggar kewajiban sebagaiperangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup;
b.BagiBaka!CalonPelaksana teknis :
1. 1.mempunyaikemampuan dan ketrampilan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; / D p rd d g n C m nner 7 I
c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosongatau diberhentikan;
d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
e.Camat memberikanrekomendasitertulis terhadap calon perangkat Desa selambat-lambatnya7 (tujuh) hari kerja;

Pasal 6

(1)Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa;

Pasal 5

(1)PegawaiNegeriSipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PegawaiNegeriSipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa. NegeriSipil.
1. k.Surat pemyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa bersangkutan selama menjadi perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup. Surat Permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
2. h.Surat KeteranganCatatan Kepolisian
3. i.Bagi calon perangkat Desa dari unsur anggota BPDdilengkapi dengan surat persetujuan Ketua dan/atau WakilKetua BPD.
4. j.Surat izin dari pejabat pembina kepegawaianbagi calon dari unsur Pegawai /. D p rd aergan CamScanier 8 I BABN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
(4)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. . tau penolakan . diberikan Camat berupa persetuJuan a
1. r.Rekomendas1 yang kan rsyaratan yang ditentukan; berdasar pe . Ke ala Desa menerbitkan g Dalam hal Carnat memberikan persetuJuan, P d . gkatan Perangkat Desa; an Keputusan Kepala Desa tentang Pengan 1-•--1,n~ . . lakan Kepala Desa me c:tAuiY:U•
2. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi peno ' . . an dan penyaringan kembali calon perangkat Desa. . penjanng . d fungsi tim seleksi ( 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas an ruf di tur dalam Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bu a, a Bupati. I I p nd de-iqan C mS a er !, BABY KEKOSONGANJABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Togas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
(3)Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lam bat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti,

Pasal 8

(l) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan; dan
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepadajabatan semula. Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. / 10 I

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

(1)Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerimajaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 11

Pakaian dinas dan atribut perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedomanpada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…