DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan fungsi penyuluhan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat terlaksananya pemerintahan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Enrekang.
5.Penyuluhan Pertanian, perikanan dan kehutanan, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, tekhnologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6.Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan.
7.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Enrekang.
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Enrekang.
9.Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Enrekang.
10.Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar hutan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
11.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
12.Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang di susun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Enrekang.
(2)Badan Pelaksana Penyuluhan adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
(3)Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(4)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat; dan
c.Bidang-bidang;

Pasal 4

(1)Sekretariat terdiri dari :
1. a.Sub bagian perencanaan;
2. b.Sub bagian umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub bagian keuangan.
(2)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 5

(1)Bidang-bidang terdiri dari :
1. a.Bidang ketenagaan penyuluhan;
2. b.Bidang kelembagaan petani; dan
3. c.Bidang penyelenggaraan dan kerjasama.
(2)Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 6

(1)Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian pada Badan Pelaksana Penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KOMISI PENYULUHAN, BALAI PENYULUHAN DAN POS PENYULUHAN

Pasal 7

(1)Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan daerah dibentuk Komisi Penyuluhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan

Pasal 8

(1)Pada tingkat Kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan yang membantu tugas Badan Pelaksana Penyuluhan.
(2)Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh koordinator penyuluh kecamatan.
(3)Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.menyusun programa penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Kabupaten;
2. b.melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
3. c.menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
4. d.memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. e.memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
6. f.melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 9

(1)Pada tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.
(2)Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
(3)Pos Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha untuk :
1. a.menyusun program penyuluhan;
2. b.menginventarisir permasalahan dan upaya pemecahannya;
3. c.memfasilitasi layanan informasi, komunikasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
4. d.memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan; dan
5. e.melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan.

BAB V

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWASTA DAN SWADAYA

Pasal 10

(1)Kelembagaan Penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat.
(2)Kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…