DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal 3. Pelaksanaan 4. Penganggaran 5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu dilakukan dalam rangka penguatan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlaku Berbagai Undang-Undang dan Perpu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261)
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 jo. Peraturan Menteri Keuangan 214/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah investasi berupa penempatan dan/atau penambahan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Tahun Anggaran adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PDAM dimaksudkan untuk memperkuat dan memperbaiki struktur permodalan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan fungsi sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang menguntungkan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan investasi berupa Penyertaan Modal Daerah pada PDAM.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan dalam APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3)Penyertaan Modal Daerah merupakan saham Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Massenrempulu.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada PDAM ditetapkan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan penyerapan anggaran PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan DPRD berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PDAM, Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 13 Januari 2017 BUPATI ENREKANG, ttd MUSLIMIN BANDO Diundangkan di Enrekang pada tanggal 13 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd CHAIRUL LATANRO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HAMING, SH. NIP. 19700502 199803 1 011 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.1.7.17 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Enrekang serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat diperlukan perbaikan struktur permodalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang melalui Penyertaan Modal Daerah. Maksud dan tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat sebagai upaya untuk pencapaian target akses aman air minum 100% (seratus perseratus) pada tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015 – 2019. Penetapan Penyertaan Modal Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004