DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 Pasal 4 BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 5 Pasal 6 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 7 Pasal 8 BAB VI KETENTUAN KHUSUS Pasal 9 BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pasal 12

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Enrekang.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15.Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.109.903.210.665,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) bertambah sebesar Rp. 2.075.075.144,00 (Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.111.978.285.809,00 (Satu Triliun Seratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp.1.109.903.210.665,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. (27.501.301.949,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.082.401.908.716,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp.1.047.546.047.353,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 2.075.075.144,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.049.621.122.497,00
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 0,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 29.576.377.093,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 29.576.377.093,00
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 62.357.163.312,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 62.357.163.312,00 Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. (32.780.786.219,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah
1. 1.Semula Rp. 92.292.957.869,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 92.292.957.869,00
b.Pendapatan transfer
1. 1.Semula Rp. 982.053.551.428,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (9.128.016.304,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 972.925.535.124,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. 1.Semula Rp. 35.556.701.368,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (18.373.285.645,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 17.183.415.723,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp. 31.730.515.014,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2.270.084.803,00) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 29.460.430.211,00
2. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula Rp. 34.749.263.123,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 9.651.667.583,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 44.400.930.706,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp. 13.402.232.296,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 951.433.803,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 14.353.666.099,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp. 12.410.947.436,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (8.333.016.583,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 4.077.930.853,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat
  1. 1.Semula Rp. 904.427.778.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (18.649.342.000,00) Jumlah Pendapatan transfer pusat setelah perubahan Rp. 885.778.436.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.Pendapatan transfer antar daerah
  1. 1.Semula Rp. 77.625.773.428,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (9.521.325.696,00) Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 87.147.099.124,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah
  1. 1.Semula Rp. 22.299.584.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (22.299.584.000,00) Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
  1. 1.Semula Rp. 13.257.117.368,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 3.926.298.355,00 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan setelah perubahan Rp. 17.183.415.723,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Belanja operasi
1. 1.Semula Rp. 766.421.292.490,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2.258.237.967,00 Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 768.679.530.457,00
b.Belanja modal
1. 1.Semula Rp. 63.342.183.248,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 59.605.196.950,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 122.647.380.198,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
c.Belanja tidak terduga
1. 1.Semula Rp. 58.546.754.400,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (57.347.690.042,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 1.199.064.358,00
d.Belanja transfer
1. 1.Semula Rp 159.235.817.215,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp (2.140.669.731,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 157.095.147.484,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp. 519.810.675.479,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (11.959.308.610,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 507.851.366.869,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp. 237.418.616.142,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 10.566.405.283,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 247.985.021.425,00
3. c.Belanja hibah
  1. 1.Semula Rp. 9.167.650.869,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 3.637.612.544,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 12.805.263.413,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp. 24.350.000,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 13.528.750,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 37.878.750,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal peralatan dan mesin
  1. 1.Semula Rp. 8.834.904.079,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 16.236.772.677,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 25.071.676.756,00
2. b.Belanja modal bangunan dan gedung
  1. 1.Semula Rp. 19.994.188.900,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 9.366.438.118,00 Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 29.360.627.018,00
3. c.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
  1. 1.Semula Rp. 33.343.694.850,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 31.243.002.950,00 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 64.586.697.800,00
4. d.Belanja modal aset tetap lainnya
  1. 1.Semula Rp. 1.169.395.419,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 2.458.983.205,00 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 3.628.378.624,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp. 58.546.754.400,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. (57.347.690.042,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.199.064.358,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula Rp. 3.780.503.836,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 3.780.503.836,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula Rp. 155.455.313.379,00
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. (2.140.669.731,00) Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 153.314.643.648,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 0,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 29.576.377.039,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 29.576.377.039,00
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 62.357.163.312,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 62.357.163.312,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
1. a.Semula Rp. 0,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 29.576.377.093,00 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 29.576.377.093,00
(2)Pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo, yaitu:
1. a.Semula Rp. 62.357.163.312,00
2. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 62.357.163.312,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  1. 1.Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  2. 2.Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. a.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. b.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
9.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
11.Lampiran XI : Daftar piutang daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…