DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Enrekang

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG dan BUPATI ENREKANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Enrekang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 2

1.RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun memuat Visi, Misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.
2.RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.

Pasal 3

1.Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:

a.pendahuluan;
b.gambaran umum kondisi Daerah;
c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
d.Visi dan Misi Daerah;
e.arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
f.penutup.
1. 2.Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1.RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
2.RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

1.Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
2.Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

1.Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar.
1. 1.Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang. Pj. Ditetapkan di Enrekang pada tanggal 8 November 2024 BUPATI ENREKANG, ttd MARWAN MANSYUR Diundangkan di Enrekang pada tanggal 8 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG, ttd BABA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.105.24. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DIRHAMZAH NIP. 19851007 200903 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang beserta segenap komponen masyarakat Kabupaten Enrekang telah mengupayakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2025–2045 merupakan kelanjutan dari capaian dan arah pembangunan daerah periode sebelumnya. Untuk itu keberlanjutan pembangunan tetap terkawal, sehingga penataan kembali berbagai langkah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan isu-isu dan permasalahan serta arahan pembangunan dari atas, yang antara lain mencakup bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta arahan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga Kabupaten Enrekang kedepan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta memiliki daya saing yang lebih baik dan berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan provinsi Sulawesi Selatan maupun pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 dan menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Enrekang diperlukan penyusunan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah yang akan dilaksanakan memerlukan penyesuaian pengaturan dan koordinasi untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Dengan Peraturan Daerah ini memuat gambaran konkrit kondisi Kabupaten Enrekang saat ini, serta harapan akan terwujudnya Enrekang sebagai daerah terkemuka di masa 20 (dua puluh) tahun yang akan datang dan dituangkan dalam visi-misi Enrekang yang dijabarkan dalam beberapa agenda kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Enrekang sebagai Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Huruf a Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Huruf b Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah. Huruf c Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal. Huruf d Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal. Huruf e Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Huruf f Partisipatif yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Huruf g Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Huruf h Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia. Huruf i Berwawasan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Huruf j Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…