DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Enrekang

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VIII BAB IX

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.kemanusiaan;
b.keamanan;
c.keadilan;
d.perlindungan;
e.pengayoman;
f.ketertiban;
g.kepastian hukum;
h.kemitraan;
i.nilai-nilai lokal; dan
j.nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan;
c.mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
d.menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat yang akan mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pencegahan;
b.antisipasi dini;
c.penanganan;
d.partisipasi Masyarakat;
e.rehabilitasi;
f.pendanaan; dan
g.sanksi administratif.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui upaya:

a.pencegahan primer;
b.pencegahan sekunder; dan
c.pencegahan tersier.

Pasal 6

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui:
1. a.pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
2. b.diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. c.advokasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, dan kelompok rentan.

Pasal 7

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2)Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.lingkungan Masyarakat;
d.organisasi kemasyarakatan;
e.PD dan DPRD;
f.badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
g.pemondokan dan/atau asrama;
h.media massa; dan
i.tempat ibadah.

Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.memberikan pendidikan keagamaan yang tepat;
b.meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga terutama dengan anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mampu menolak setiap bentuk upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

a.menjadikan Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal dan/atau sebagai bagian dari materi mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal yang relevan;
b.melakukan kegiatan pembinaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala dan teratur dengan melibatkan aparat Kepolisian, PD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
c.memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di satuan pendidikan;
d.merujuk siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini;
e.menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang relevan dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
f.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tiap satuan pendidikan;
g.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar dan tepat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik terkait dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i.mengkoordinasikan dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik;
j.melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;dan
k.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

(1)PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

a.kemanusiaan;
b.keamanan;
c.keadilan;
d.perlindungan;
e.pengayoman;
f.ketertiban;
g.kepastian hukum;
h.kemitraan;
i.nilai-nilai lokal; dan
j.nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, tepat guna, dan berkelanjutan;
c.mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
d.menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat yang akan mendukung pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.pencegahan;
b.antisipasi dini;
c.penanganan;
d.partisipasi Masyarakat;
e.rehabilitasi;
f.pendanaan; dan
g.sanksi administratif.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui upaya:

a.pencegahan primer;
b.pencegahan sekunder; dan
c.pencegahan tersier.

Pasal 6

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui:
1. a.pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini;
2. b.diseminasi informasi pengaruh Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
3. c.advokasi pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, dan kelompok rentan.

Pasal 7

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika dan Prekursor Narkotika.
(2)Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2)Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional dan sesuai dengan standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 9

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

a.keluarga;
b.satuan pendidikan;
c.lingkungan Masyarakat;
d.organisasi kemasyarakatan;
e.PD dan DPRD;
f.badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
g.pemondokan dan/atau asrama;
h.media massa; dan
i.tempat ibadah.

Pasal 10

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.memberikan pendidikan keagamaan yang tepat;
b.meningkatkan komunikasi antar anggota keluarga terutama dengan anak atau anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah;
c.melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mampu menolak setiap bentuk upaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai ancaman dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 11

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

a.menjadikan Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal dan/atau sebagai bagian dari materi mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal yang relevan;
b.melakukan kegiatan pembinaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala dan teratur dengan melibatkan aparat Kepolisian, PD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
c.memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat Adiktif di satuan pendidikan;
d.merujuk siswa/siswi yang terindikasi menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini;
e.menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang relevan dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
f.membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tiap satuan pendidikan;
g.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar dan tepat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h.memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik terkait dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
i.mengkoordinasikan dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik;
j.melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;dan
k.bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 12

(1)PD yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.