DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Enrekang

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
  1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(2)
(3)
1. b.jaminan kecelakaan kerja;
2. c.jaminan kematian; dan
3. d.pakian dinas dan atribut. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
4. a.rumah negara dan perlengkapannya;
5. b.kendaraan perorangan dinas; dan
6. c.belanja rumah tangga. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
7. a.rumah negara dan perlengkapannya;
8. b.kendaraan perorangan dinas; dan
9. c.belanja rumah tangga.
(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)
(3)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(5)Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian dan pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian dan pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)
(3)
(4)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalm bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setip bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)
(2)
(3)Besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan untuk rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak termasuk mebel, biaya pemakaian listrik, air, gas dan telpon. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG I. Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 10

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 14

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 15

Cukup Jelas Angka 4

Pasal 16

Cukup Jelas Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

1.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
  1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(2)
(3)
1. b.jaminan kecelakaan kerja;
2. c.jaminan kematian; dan
3. d.pakian dinas dan atribut. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
4. a.rumah negara dan perlengkapannya;
5. b.kendaraan perorangan dinas; dan
6. c.belanja rumah tangga. Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
7. a.rumah negara dan perlengkapannya;
8. b.kendaraan perorangan dinas; dan
9. c.belanja rumah tangga.
(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)
(3)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(4)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(5)Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian dan pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian dan pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2)huruf a dan huruf b, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)
(3)
(4)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalm bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setip bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)
(2)
(3)Besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan untuk rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak termasuk mebel, biaya pemakaian listrik, air, gas dan telpon. Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG I. Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 10

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 14

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 15

Cukup Jelas Angka 4

Pasal 16

Cukup Jelas Angka 5