Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 41
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/4796/Otda tanggal 23 Mei 2018 hal Persetujuan Penandatanganan Peraturan Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN. 3
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
4
BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
BAB II
Penetapan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan berasaskan:
5
Bagian Kedua Tujuan
Penetapan KTR dan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan bertujuan untuk:
BAB III KTR
BAB III
6 Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar
Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
Bagian Keempat Tempat Anak Bermain
Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
Bagian Kelima Tempat Ibadah
Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
7
Bagian Keenam Angkutan Umum
Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Bagian Ketujuh Tempat Kerja
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)