DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp4.684.404.923.196,61
b.Belanja Rp4.649.602.155.581,00 (-) Surplus/Defisit Rp34.802.767.615,61
c.Pembiayaan − Penerimaan Rp240.634.311.241,00 − Pengeluaran Rp11.150.000.000,00 (-) 8 Pembiayaan Netto Rp229.484.311.241,00 SisaLebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp264.287.078.856,61

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp25.048.883.454,39) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan Set. Perubahan Rp4.709.453.806.651,00
2. b.Realisasi Rp4.684.404.923.196,61 (-) Selisih lebih (kurang) (Rp25.048.883.454,39)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp289.335.962.311,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp4.938.938.117.892,00
2. b.Realisasi Rp4.649.602.155.581,00 (-) Selisih lebih (kurang) (Rp289.335.962.311,00)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp264.287.078.856,61 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp229.484.311.241,00)
2. b.Realisasi Rp34.802.767.615,61 (-) Selisih lebih (kurang) Rp264.287.078.856,61
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp240.634.311.241,00
2. b.Realisasi Rp240.634.311.241,00 (-) Selisih lebih (kurang) Rp0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.150.000.000,00
2. b.Realisasi Rp11.150.000.000,00 (-) Selisih lebih (kurang) Rp0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp229.484.311.241,00
2. b.Realisasi Rp229.484.311.241,00 (-) Selisih lebih (kurang) Rp0,00 9

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp240.634.311.241,00
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp240.634.311.241,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp264.287.078.856,61
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0,00
e.Lain-lain Kas BLUD Rp0,29
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp264.287.078.856,90

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp4.821.255.066.076,63
b.Jumlah Kewajiban Rp62.278.155.078,56 (-)
c.Jumlah Ekuitas Rp4.758.976.910.998,07

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp4.777.371.588.640,34
b.Beban Rp4.402.732.495.401,21 (-)
c.Surplus/Defisit Rp374.639.093.239,13

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021 Rp240.634.311.241,29
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp593.600.054.043,61
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan (Rp569.947.286.428,00)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
e.Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp0,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Rp264.287.078.856,90

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp4.358.700.611.962,82
b.Surplus/Defisit-LO Rp374.639.093.239,13 10
c.Koreksi-koreksi Rp25.637.205.796,12 (+)
d.Ekuitas Akhir Rp4.758.976.910.998,07

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
2. 2.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
e.Lampiran V : Neraca
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 11
s.Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
1. 1.Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
2. 2.Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…