DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, mewujudkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut;
c.bahwa sehubungan ada perubahan modal dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Perubahan Modal Dasar PT. LKM Garut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186); 3
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 13);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemenuhan modal dasar PT. LKM Garut ditetapkan sebesar 96,625% (sembilan puluh enam koma enam dua lima persen) dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp38.650.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.420.325.208,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
3. c.untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 4
5. e.untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp479.674.792,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
6. f.untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. g.untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. h.untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
9. i.untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2.Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Kewajiban pemenuhan modal dasar PT. LKM Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berubah berdasarkan hasil RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PT. LKM Garut diantaranya berupa:
1. a.pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro sesuai potensi/karakteristik daerah;
2. b.peningkatan prasarana dan sarana dalam pengembangan teknologi dan informasi;
3. c.pengembangan unit usaha; dan/atau
4. d.sesuai kebutuhan PT. LKM Garut. 5
(3)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah kepada PT. LKM Garut.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Deviden perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 7 - 8 - 2023 BUPATI GARUT, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut Pada tanggal 7 - 8 - 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT t t d NURDIN YANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT (1/118/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT I. UMUM PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut merupakan Badan Usaha Milik Daerah milik bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bergerak dibidang layanan jasa keuangan mikro. Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Garut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Garut Sehubungan modal Dasar yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sudah terpenuhi, dan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 19 Juli 2021 dengan meningkatkan modal dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Dalam upaya memenuhi ketentuan perubahan modal dasar PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut, sehingga dapat memberikan penyertaan modal kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut, Pemerintahan Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. 2 Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…