DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka menciptakan kemandirian pengelolaan fiskal yang tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi serta menghambat peningkatan iklim investasi di daerah;
c.bahwa beberapa pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal nasional sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3)NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak PBB-P2.
(4)Dalam hal Wajib Pajak PBB-P2 memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di 1 (satu) wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(6)Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

2.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
(2)Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
3. c.klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen).
(2)Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

4.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagai berikut:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan rumah tangga ditetapkan sebesar:
  1. 1.4% (empat persen) untuk daya sampai dengan 900 (sembilan ratus) volt ampere;
  2. 2.5% (lima persen) untuk daya 901 (sembilan ratus satu) sampai dengan 1.300 (seribu tiga ratus) volt ampere;
  3. 3.6% (enam persen) untuk daya 1.301 (seribu tiga ratus satu) sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) volt ampere; dan
  4. 4.7% (tujuh persen) untuk daya di atas 2.200 (dua ribu dua ratus) volt ampere.
2. b.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar:
  1. 1.5% (lima persen) untuk daya sampai dengan 1.300 (seribu tiga ratus) volt ampere;
  2. 2.6% (enam persen) untuk daya 1.301 (seribu tiga ratus satu) sampai dengan 2.200 (dua ribu dua ratus) volt ampere; dan
  3. 3.7% (tujuh persen) untuk daya di atas 2.200 (dua ribu dua ratus) volt ampere.
3. c.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
4. d.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  1. 5.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen).

6.Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

7.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Hasil penerimaan atas Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(2)Hasil penerimaan atas PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
(3)Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
(4)Hasil penerimaan atas PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang terdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah yang meliputi:
1. a.penanaman pohon;
2. b.pembuatan lubang atau sumur resapan;
3. c.pelestarian hutan atau pepohonan; dan
4. d.pengelolaan limbah.
(5)Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
(6)Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
(7)Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) antara lain untuk:
1. a.sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak;
2. b.penyelenggaraan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap;
3. c.penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
4. d.penelusuran kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau penagihan tunggakan PKB atau pendataan Wajib Pajak.
  1. 8.Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan Peraturan Bupati.
(7)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
(7a)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(8)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

9.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
(3)Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
3. c.persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi bangunan gedung;
  2. 2.perubahan lapis bangunan gedung;
  3. 3.perubahan luas bangunan gedung;
  4. 4.perubahan tampak bangunan gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. 6.perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
  8. 8.perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
(5)Persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

10.Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
(2)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
(3)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam 1 (satu) masa Pajak.
(4)SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
(5)Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
(6)SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukan pembayaran BPHTB.

11.Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 28

Pasal 49

Pasal 71

Pasal 74

Pasal 77

Pasal 96

Pasal 104

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 28

Pasal 49

Pasal 71

Pasal 74

Pasal 77

Pasal 96

Pasal 104

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023