DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan ada perubahan beberapa materi tentang penanganan darurat bencana, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga Pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
8.Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Garut yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio.
9.Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut.
10.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
11.Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
12.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 4
13.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
15.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
16.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga Asing non Pemerintah dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
17.Peran Serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
18.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
20.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
21.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
22.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
23.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
24.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
26.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 5
27.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
28.Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
29.Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat TRC PB adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
30.Tim Kaji Cepat disingkat TKC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD terdiri dari instansi/Lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam atau buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (need assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and losses assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
31.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
33.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
34.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
35.Bantuan adalah segala sesuatu yang diperoleh dari hasil bantuan dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan.
36.Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya.
37.Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
38.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah. 6
39.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
40.Dana Bersama Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Dana Bersama, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
41.Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
42.Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
43.Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
44.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
45.Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan, strategi, program, dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat, dan pasca bencana.
46.Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAD-PRB adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
47.Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
48.Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
49.Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
50.Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
51.Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
52.Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung. 7
53.Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat PDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
54.Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.
55.Bantuan Perbaikan Darurat adalah bantuan kemanusiaan yang terdiri atas bantuan perbaikan darurat untuk pembersihan puing-puing, sampah, lumpur dan bahan-bahan berbahaya serta perbaikan prasarana dan sarana darurat berupa infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, Pelabuhan, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur pelayanan lain seperti jaringan air bersih dan sanitasi, listrik dan/atau gas, dan jaringan komunikasi dan sebagainya, yang berfungsi sebagai fasilitas untuk memperlancar arus lalulintas manusia dan barang sehingga sektor-sektor dasar kehidupan tetap berjalan.
56.Pemulihan dengan Segera Sarana dan Prasarana Vital yang selanjutnya disebut Pemuihan dengan Segera adalah serangkaian upaya pengembalian fungsi prasarana dan sarana vital yang dilakukan dengan segera pada saat keadaan darurat bencana dan bertujuan agar kehidupan masyarakat terdampak bencana tetap berlangsung seperti pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan berbahaya serta perbaikan sarana darurat antara lain instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi dan jaringan irigasi.
57.Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
58.Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
59.Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
60.Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
61.Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
62.Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah. 8
63.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
64.Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana adalah upaya yang meliputi pengelolaan data dan informasi, perlindungan dan pemberdayaan, penempatan, pemberian kompensasi dan pengembalian hak pengungsi.
65.Pengelolaan Data dan Informasi Pengungsi adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi pengungsi.
66.Tempat Pengungsian adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi dengan utilitas dasar yang dibutuhkan.
67.Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana atau yang disebut dengan Jitupasna adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkjian dan penilaian akibat bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pasca bencana dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
68.Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana atau yang disebut dengan R3P adalah suatu dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu paling lama 3 (tiga) tahun.
69.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, meliputi:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana non alam; dan
3. c.bencana sosial.
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
1. a.sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
2. b.kelestarian lingkungan hidup;
3. c.kemanfaatan dan efektivitas; dan
4. d.lingkup luas wilayah.
(3)Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berjenjang mulai dari Daerah, kecamatan, kelurahan, dan desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

3.Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan penanggulangan bencana;
2. b.pengurangan risiko bencana;
3. c.pencegahan;
4. d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. e.persyaratan analisis risiko bencana;
6. f.penegakan rencana tata ruang;
7. g.pendidikan dan pelatihan; dan
8. h.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(2)Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan yang dilakukan secara lintas sektor, lintas keahlian dan profesi.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan akibat bencana, mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2)Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
5. e.penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
(3)Dalam upaya pengurangan risiko bencana, dilakukan penyusunan RAD-PRB secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum lintas sektor yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, lembaga usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(4)RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tentang:
1. a.kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana sebelum terjadi bencana;
2. b.tempat relokasi sebelum kejadian bencana;
3. c.kegiatan yang dilaksanakan ketika terjadi bencana;
4. d.kegiatan yang dilaksanakan sesudah kejadian bencana; dan
5. e.tempat relokasi setelah kejadian bencana. 10
(5)Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dengan memperhatikan kondisi kebencanaan wilayah dan kearifan lokal masyarakat.
(6)RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.
(2)Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontijensi;
2. b.penyusunan rencana kesiapasiagaan keluarga oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. c.pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
4. d.penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. e.penyiapan personil, prasarana, dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap tanggap darurat bencana.
6. f.pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
7. g.inventarisasi wilayah rawan bencana melalui pembuatan peta risiko, bahaya, dan kerentanan hingga tingkat desa;
8. h.penyiapan jalur, titik kumpul dan titik lokasi evakuasi;
9. i.penyiapan lokasi evakuasi;
10. j.penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
11. k.penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasana dan sarana.
(3)Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama masyarakat dan lembaga usaha.

6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah menyiapkan prasarana dan sarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah; 11
2. b.posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, alat penerangan, kantong mayat dan lain-lain;
3. c.kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
4. d.peta rawan bencana;
5. e.rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
6. f.prosedur tetap penanggulangan bencana;
7. g.dapur umum berikut kelengkapan logistik;
8. h.pos kesehatan dan tenaga medis serta obat;
9. i.tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
10. j.sarana air bersih dan sarana sanitasi, sarana mandi cuci kakus di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi untuk laki-laki dan perempuan;
11. k.peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana; dan
12. l.lokasi sementara pengungsi.
(3)Prasarana dan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.media center sebagai media informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
2. b.juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat;
3. c.rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
4. d.trauma center yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologi masyarakat korban bencana;
5. e.sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas dan orang dengan kebutuhan khusus;
6. f.sarana dan prasarana pendukung kesehatan reproduksi;
7. g.alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
8. h.lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
9. i.sarana dan prasarana khusus lainnya.
(4)BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bencana di Daerah.

7.Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala BPBD.
(2)Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. 12
(3)Rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penanganan situasi darurat bencana untuk mencegah dan/atau menanggulangi situasi darurat.
(4)Rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB untuk suatu jenis bahaya tertentu yang menunjukkan tanda, mempunyai kecenderungan, atau dipandang berpeluang untuk terjadi.
(5)Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD.

8.Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2)Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
1. a.perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
2. b.pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
3. c.penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern.
(3)Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
1. a.luas wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. b.jumlah penduduk Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
3. c.jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. d.jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
5. e.daerah rawan bencana dan risiko bencana;
6. f.cakupan luas wilayah rawan bencana;
7. g.lokasi pengungsian;
8. h.jalur evakuasi;
9. i.sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
10. j.hal lainnya sesuai kebutuhan.
(4)Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
1. a.menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak penanggulangan bencana;
2. b.mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
3. c.memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. d.pengembangan sistem peringatan dini; 13
5. e.mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
6. f.menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.
  1. 9.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:

a.untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
1. 1.mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kondisi topografi, geologi, dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
2. 2.penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
3. 3.pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
b.untuk kawasan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan 20 0 (dua puluh derajat) sampai dengan 40 0 (empat puluh derajat), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
1. 1.ketentuan pelarangan pendirian bangunan atau prasarana dan sarana yang tidak menunjang kelestarian lingkungan; dan
2. 2.ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng yang dilakukan tanpa ada kajian teknis.
3. 10.Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya:
1. a.untuk kawasan yang berisiko rendah, melakukan:
  1. 1.pengendalian izin kegiatan permukiman;
  2. 2.pembatasan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan aman dan/atau tahan gempa;
  3. 3.pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
  4. 4.pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian tadah hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat.
2. b.untuk kawasan berisiko sedang menetapkan:
  1. 1.pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
  2. 2.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis, dan pertambangan rakyat; dan
  3. 3.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan. 14
3. c.untuk kawasan yang berisiko tinggi, menetapkan:
  1. 1.penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; dan
  2. 2.pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
(2)Untuk kawasan rawan bencana gunung api, menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang berada di daerah rawan bencana gunung api.

11.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…