DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat dalam bentuk penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan keresahan di masyarakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ANTI PERBUATAN MAKSIAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 8 diubah, angka 13 dan angka 14 dihapus, di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati. 4
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
6.Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur di masyarakat.
7.Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.
8.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 8a. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Pembinaan adalah upaya untuk mengubah perilaku maksiat melalui bimbingan kerohanian, rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan atau melalui cara-cara lain.
12.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan maksiat, agar melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengemas kembali minuman beralkohol.
16.Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lainnya, baik untuk dikonsumsi sendiri, dijual kembali maupun untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
17.Menjual adalah kegiatan usaha yang memperjualbelikan atau memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
18.Mengedarkan adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
19.Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap orang yang perilaku dan tindakannya patut diduga sebagai pelaku pelacuran, dilarang berada di lapangan, taman kota, hotel, pusat perbelanjaan atau toko swalayan, warung, salon atau tempat lain.
(2)Setiap orang dilarang membujuk baik dengan perkataan, isyarat, atau dengan cara lain yang mengakibatkan terjadinya praktik pelacuran. 5

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol baik golongan A, golongan B dan/atau golongan C, termasuk minuman apapun yang dioplos atau dicampur dengan zat-zat lain yang dapat memabukkan.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional.

5.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 12 dihapus
8.Ketentuan Pasal 13 dihapus
9.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi yang mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 6
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

16.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

17.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terhadap korporasi dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
(2)Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

18.Ketentuan Pasal 27 Dihapus.
19.Ketentuan Pasal 28 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT (287/2015)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat dalam bentuk penyalahgunaan minuman beralkohol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, dan keresahan di masyarakat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 8 diubah, angka 13 dan angka 14 dihapus, di antara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, dan ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati. 4
5.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan peraturan pelaksanaannya.
6.Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur di masyarakat.
7.Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan.
8.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 8a. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9.Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.
10.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
11.Pembinaan adalah upaya untuk mengubah perilaku maksiat melalui bimbingan kerohanian, rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan atau melalui cara-cara lain.
12.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial akibat perbuatan maksiat, agar melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
13.Dihapus.
14.Dihapus.
15.Memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengemas kembali minuman beralkohol.
16.Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lainnya, baik untuk dikonsumsi sendiri, dijual kembali maupun untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.
17.Menjual adalah kegiatan usaha yang memperjualbelikan atau memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
18.Mengedarkan adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
19.Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
2.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Setiap orang yang perilaku dan tindakannya patut diduga sebagai pelaku pelacuran, dilarang berada di lapangan, taman kota, hotel, pusat perbelanjaan atau toko swalayan, warung, salon atau tempat lain.
(2)Setiap orang dilarang membujuk baik dengan perkataan, isyarat, atau dengan cara lain yang mengakibatkan terjadinya praktik pelacuran. 5

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi, menyimpan, menjual/mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional.

5.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 12 dihapus
8.Ketentuan Pasal 13 dihapus
9.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 15 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi yang mempermudah dan menyembunyikan terjadinya pelacuran dan/atau membiarkan penggunaan fasilitasnya untuk praktik pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikenakan pembebanan biaya paksaan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 6
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

16.Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

17.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terhadap korporasi dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
(2)Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

18.Ketentuan Pasal 27 Dihapus.
19.Ketentuan Pasal 28 Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 29 - 12 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT (287/2015)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008