DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perencanaan; pelaksanaan; sistem informasi; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; penghargaan; pembiayaan; ketentuan penutup. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan pergeseran nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga;
c.bahwa dalam rangka mencegah pergeseran nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga, diperlukan pengaturan mengenai ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan resmi secara negara dan hukum antara pria sebagai suami dan wanita sebagai istri terdiri dari atas suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat dalam menciptakan serta mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan Keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah dan resmi secara agama dan hukum yang berlaku dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10.Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan/atau lembaga sosial.
11.Media Massa atau Sosial adalah penyelenggara penyampaian pesan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berhubungan dengan Masyarakat luas.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3. c.rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Penyusunan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara terintegrasi dengan Perencanaan pembangunan Daerah lainnya.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga memperhatikan:
1. a.kondisi objektif Ketahanan Keluarga di Daerah;
2. b.hasil evaluasi capaian Pembangunan Ketahanan Keluarga periode sebelumnya;
3. c.aspirasi Masyarakat; dan
4. d.kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.Masyarakat;
d.dunia usaha; dan
e.Media Massa atau Sosial.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:
1. a.legalitas Keluarga yang dihasilkan untuk pendataan angka Keluarga;
2. b.ketahanan fisik ekonomi Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
3. c.ketahanan sosial Keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif dalam Keluarga, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan interaksi sosial, serta mekanisme perlindungan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anggota Keluarga serta penanggulangan masalah Keluarga;
4. d.ketahanan psikologis yang dilaksanakan melalui kemampuan memberikan pola pengasuhan anak yang baik, menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri, dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan
5. e.ketahanan spiritual yang dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai agama, norma hukum dan sosial yang dilaksanakan melalui aktivitas Keluarga yang berbasis norma agama, hukum dan sosial sehingga melindungi Keluarga tidak menjadi pelaku maupun korban dari berbagai bentuk kekerasan, penyimpangan sosial dan seksual.
(2)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan membentuk kader sebagai motivator yang dibentuk di tiap tingkat kelurahan atau desa.
(2)Kader sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengidentifikasi potensi dan masalah Keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi.
(3)Pembentukan kader sebagai motivator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta hak identitas anak, dan perlindungan perempuan dengan melaksanakan peran dan fungsi Keluarga;
2. b.peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
4. d.pemberdayaan Keluarga rentan dengan perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar tidak terpapar informasi yang tidak layak dan perilaku sosial yang menyimpang;
6. f.peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
7. g.pengembangan potensi diri Keluarga dengan cara inovatif melalui program bantuan stimulan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga prasejahtera;
8. h.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga; dan
9. i.pembinaan melalui program kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi Keluarga kepada suami, istri dan/atau anggota Keluarga dalam kewajibannya memenuhi hak anak, melindungi anak dari bermacam bentuk kekerasan termasuk pengidentifikasian Keluarga yang melakukan eksploitasi anak dalam kegiatan ekonomi dan seksual.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ekonomi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keagamaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dengan melakukan:

a.bimbingan teknis;
b.pelatihan;
c.lokakarya;
d.konseling; dan/atau
e.kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 9

(1)Setiap Keluarga melaksanakan fungsi keluarga dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
(2)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fungsi keagamaan dengan mengembangkan kehidupan Keluarga yang menghayati, memahami serta melaksanakan nilai agama dengan penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.fungsi sosial budaya dengan memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan dan menanamkan nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan;
3. c.fungsi cinta kasih dengan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan yang harmonis antar anggota Keluarga, Masyarakat serta hubungan kekerabatan antar generasi serta tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin;
4. d.fungsi perlindungan dengan menumbuhkan rasa aman baik secara fisik, ekonomi, dan psikosial, serta kehangatan dalam kehidupan Keluarga;
5. e.fungsi reproduksi dengan meneruskan keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta memelihara dan merawat Keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia lahir dan batin;
6. f.fungsi sosialisasi dan pendidikan dengan memberikan peran kepada Keluarga untuk mengasuh, merawat, dan mendidik keturunan sesuai dengan tahapan perkembangannya agar menjadi generasi yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan kehidupan;
7. g.fungsi ekonomi dengan memenuhi kebutuhan Keluarga dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga; dan
8. h.fungsi pembinaan lingkungan dengan menanamkan pada setiap Keluarga agar mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 10

(1)Kepala Keluarga memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
(2)Legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.dokumen Perkawinan;
2. b.akta kelahiran;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.kartu identitas anak;
5. e.kartu tanda penduduk; dan
6. f.akta kematian.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…