DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1421 Tahun 2015

Nomor: 1421
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Cikelet dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
18.Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS CIKELET DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Garut.
2.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
3.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
4.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 4
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaaan keuangan daerah pada umumnya.
10.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya.
14.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15.Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KIA-KB adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, nipas, bayi, balita dan anak pra sekolah serta Pelayanan keluarga berencana.
16.Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
17.Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 5
18.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
19.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
20.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
22.Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
23.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
24.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 2

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi. 6
(3)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
(4)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
(5)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(6)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh berkedudukan di Kabupaten Garut.
(2)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.
(3)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
2. b.penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas Cikelet berwenang untuk:
1. a.melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 7
3. c.melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. d.menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
6. f.melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
7. g.memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. h.melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
9. i.memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas Cikelet berwenang untuk:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
2. b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
3. c.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
4. d.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, pelaksana dan pengunjung;
5. e.menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. f.melaksanakan rekam medis;
7. g.melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
8. h.melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
10. j.melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB IV

VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN

Pasal 6

Visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Rangka Membangun Kesehatan Masyarakat Dengan Perilaku Hidup Bersih Sehat Menuju Cikelet Sehat”.

Pasal 7

Dalam mewujudkan visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka misi UPTD Puskesmas Cikelet adalah:

a.meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengedepankan peran promosi kesehatan dan surveilans; 8
b.menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan perilaku hidup bersih sehat;
c.meningkatkan kesehatan berbasis masyarakat; dan
d.menggerakkan institusi masyarakat untuk peduli terhadap program kesehatan.

Pasal 8

(1)Dalam mewujudkan visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka UPTD Puskesmas Cikelet menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai cekatan, inovatif, netral, teliti dan amanah.
(2)Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai arti sebagai berikut:
1. a.cekatan dalam bekerja dan kesigapan dalam pelayanan terhadap masyarakat/pasien;
2. b.inovatif dalam membuat pembaharuan untuk menjadi lebih baik;
3. c.netral dalam mengedepankan pelayanan maupun dalam manajemen/keuangan;
4. d.teliti dalam hal tindakan pelayanan, pengadministrasian, perkataan, perbuatan dan mampu menjaga wibawa UPTD Puskesmas Cikelet; dan
5. e.amanah dalam menjaga tanggung jawab dan kewajiban.

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan misi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka ditetapkan tujuan UPTD Puskesmas Cikelet sebagai berikut:

a.melayani kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan secara efektif dan efisien;
b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata menuju pada kepuasan pelanggan;
c.menyediakan pelayanan kesehatan yang prima;
d.menjalin kemitraan dengan instansi terkait;
e.menyediakan sarana dan prasarana kesehatan; dan
f.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(1)Struktur organisasi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD Puskesmas;
2. b.Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. c.Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
  3. 3.pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM; 9
  4. 4.pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  5. 5.pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  6. 6.pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
4. d.Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  3. 3.pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  4. 4.pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
  5. 5.pelaksana pelayanan kesehatan indera;
  6. 6.pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
  7. 7.pelaksana pelayanan kesehatan kerja.
5. e.Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  3. 3.pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  4. 4.pelaksana pelayanan gawat darurat;
  5. 5.pelaksana pelayanan gizi klinik;
  6. 6.pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
  7. 7.pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
  8. 8.pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang diagnosa.
6. f.Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.pelaksana puskesmas pembantu;
  2. 2.pelaksana puskesmas keliling;
  3. 3.bidan desa; dan
  4. 4.pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
7. g.Satuan Pengawas Internal; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
18.Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 983 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS CIKELET DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Garut.
2.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
3.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
4.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 4
5.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaaan keuangan daerah pada umumnya.
10.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13.Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya.
14.Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
15.Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KIA-KB adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, nipas, bayi, balita dan anak pra sekolah serta Pelayanan keluarga berencana.
16.Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
17.Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 5
18.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
19.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
20.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
22.Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
23.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
24.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

BAB II

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 2

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.independensi. 6
(3)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
(4)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
(5)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(6)Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh berkedudukan di Kabupaten Garut.
(2)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.
(3)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
2. b.penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas Cikelet berwenang untuk:
1. a.melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; 7
3. c.melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. d.menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
5. e.melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
6. f.melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
7. g.memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. h.melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
9. i.memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas Cikelet berwenang untuk:
1. a.menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
2. b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
3. c.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
4. d.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, pelaksana dan pengunjung;
5. e.menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
6. f.melaksanakan rekam medis;
7. g.melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
8. h.melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
9. i.mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
10. j.melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB IV

VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN

Pasal 6

Visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Rangka Membangun Kesehatan Masyarakat Dengan Perilaku Hidup Bersih Sehat Menuju Cikelet Sehat”.

Pasal 7

Dalam mewujudkan visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka misi UPTD Puskesmas Cikelet adalah:

a.meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengedepankan peran promosi kesehatan dan surveilans; 8
b.menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan perilaku hidup bersih sehat;
c.meningkatkan kesehatan berbasis masyarakat; dan
d.menggerakkan institusi masyarakat untuk peduli terhadap program kesehatan.

Pasal 8

(1)Dalam mewujudkan visi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka UPTD Puskesmas Cikelet menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai cekatan, inovatif, netral, teliti dan amanah.
(2)Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai arti sebagai berikut:
1. a.cekatan dalam bekerja dan kesigapan dalam pelayanan terhadap masyarakat/pasien;
2. b.inovatif dalam membuat pembaharuan untuk menjadi lebih baik;
3. c.netral dalam mengedepankan pelayanan maupun dalam manajemen/keuangan;
4. d.teliti dalam hal tindakan pelayanan, pengadministrasian, perkataan, perbuatan dan mampu menjaga wibawa UPTD Puskesmas Cikelet; dan
5. e.amanah dalam menjaga tanggung jawab dan kewajiban.

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan misi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka ditetapkan tujuan UPTD Puskesmas Cikelet sebagai berikut:

a.melayani kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan secara efektif dan efisien;
b.menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata menuju pada kepuasan pelanggan;
c.menyediakan pelayanan kesehatan yang prima;
d.menjalin kemitraan dengan instansi terkait;
e.menyediakan sarana dan prasarana kesehatan; dan
f.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

(1)Struktur organisasi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh, terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD Puskesmas;
2. b.Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. c.Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
  3. 3.pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM; 9
  4. 4.pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  5. 5.pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  6. 6.pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
4. d.Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  3. 3.pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  4. 4.pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
  5. 5.pelaksana pelayanan kesehatan indera;
  6. 6.pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
  7. 7.pelaksana pelayanan kesehatan kerja.
5. e.Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahkan:
  1. 1.pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
  2. 2.pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  3. 3.pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
  4. 4.pelaksana pelayanan gawat darurat;
  5. 5.pelaksana pelayanan gizi klinik;
  6. 6.pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
  7. 7.pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
  8. 8.pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang diagnosa.
6. f.Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
  1. 1.pelaksana puskesmas pembantu;
  2. 2.pelaksana puskesmas keliling;
  3. 3.bidan desa; dan
  4. 4.pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
7. g.Satuan Pengawas Internal; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan organisasi UPTD Puskesmas Cikelet dengan status PPK BLUD Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.