DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 178 Tahun 2021

Nomor: 178
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Ringkasan

Terdiri dari 2 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 4
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024. 5 Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 24 - 11 - 2021 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 24 - 11 - 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d N U R D I N Y A N A BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2021 NOMOR 178 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 1 B A B I P E N D A H U L U A N 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 178 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 2 yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat

(1)huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :
1. a.Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang- undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :
  1. 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 3
  2. 2.dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. 4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
2. b.Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra. Adapun ruang lingkup perubahan pada Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 4
3. a.Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
4. b.Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. c.Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
6. d.Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. e.Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
8. f.Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 5 Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran
  1. 2024.Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Kecamatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan Perubahan Renstra sama hal nya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu: 1) Pendekatan-holistik-tematik,dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 6 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. KecamatanBanjarwangi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :
  2. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diserse 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 7 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
  5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 8
  13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  20. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 9
  21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  22. 21.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:
  23. 1.Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
  24. 2.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
  25. 3.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 10
  26. 4.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP BAB ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Kecamatan Banjarwangi ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)Dinas merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 13 Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
(3)Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Pasal 3

(1)Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
2. b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.
(3)Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 14
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
3. c.melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
4. d.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. f.mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. h.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
10. j.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
11. k.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
12. l.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
13. m.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
14. n.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
15. o.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 15
17. q.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
18. r.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
19. s.melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
20. t.memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
21. u.melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahya;
22. v.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
23. w.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
24. x.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
25. y.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
26. z.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen- dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan; bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 16 cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; cc. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; dd. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan; hh membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf; ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani; jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; Kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya; ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 17 Camat membawahkan: ee. Sekretaris Kecamatan ff. Seksi Pemerintahan gg. Seksi Kesejahteraan Masyarakat hh. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ii. Seksi Ketentraman dan Ketertiban jj. Seksi Pelayanan; dan kk. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

(1)Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(3)Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. a.Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 18
3. c.menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. d.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
5. e.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. f.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
9. i.melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
11. k.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
12. l.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
13. m.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
14. n.mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
15. o.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
16. p.mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 19
17. q.memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
18. r.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
19. s.mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
20. t.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
21. u.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
22. v.mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
23. w.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
24. x.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
25. y.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
26. z.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan; bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan; cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Sekretaris membawahkan:
1. a.Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 20

Pasal 5

(1)Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
2. b.pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
5. e.menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
6. f.menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
7. g.melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
8. h.mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
9. i.mengumpulkan,merekapitulasi,mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 21
10. j.melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
11. k.mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
14. n.menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
15. o.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
16. p.mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
17. q.membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
18. r.mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
20. t.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
21. u.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
22. v.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
23. w.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
24. x.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 22

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
2. b.pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. c.pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
(3)Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
2. b.penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
3. c.melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
4. d.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
5. e.melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
7. g.melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
8. h.melaksanakan akuntansi keuangan;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
10. j.melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. k.menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 23
12. l.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
13. m.melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
14. n.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
15. o.mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
16. p.membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
17. q.mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. r.menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
19. s.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. t.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
21. u.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
22. v.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
23. w.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 24
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
(3)Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. g.melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. h.melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
9. i.melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
10. j.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
11. k.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
12. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
13. m.melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
14. n.memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
15. w.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 25
16. x.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
17. y.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
18. z.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan; aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan; aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya; cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; dd. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes; ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan; ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya; jj. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; ee. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; ll. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; mm.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; nn.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; oo.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; pp.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; qq.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan rr.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 26

Pasal 8

(1)Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(3)Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 27
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
8. h.melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
11. k.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
12. l.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
13. m.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
14. n.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
15. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
16. p.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 28
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(3)Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
6. f.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
7. g.menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
8. h.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
9. i.mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 29
10. j.melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
11. k.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. l.melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
13. m.melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
14. n.melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
15. o.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
16. p.melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
17. q.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
18. r.melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
19. s.melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
20. t.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
21. u.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
22. v.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
23. w.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
24. x.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
25. y.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
26. z.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 30 bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5. e.pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
(4)Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 31
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. f.melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. g.melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
10. j.menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
15. o.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
16. p.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
17. q.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
18. r.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
19. s.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 32
20. t.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
21. u.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1)Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
(3)Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
5. e.melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
6. f.melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 33
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
10. j.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
11. k.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
12. l.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
13. m.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
14. n.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
15. o.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
16. p.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
17. q.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
18. r.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4); 4
16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024. 5 Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 100) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 24 - 11 - 2021 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 24 - 11 - 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d N U R D I N Y A N A BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2021 NOMOR 178 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 1 B A B I P E N D A H U L U A N 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 178 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARWANGI TAHUN 2019-2024 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 2 yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025. Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat

(1)huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :
1. a.Adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang- undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :
  1. 1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 3
  2. 2.dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. 4.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
2. b.Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra. Adapun ruang lingkup perubahan pada Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 4
3. a.Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
4. b.Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. c.Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
6. d.Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. e.Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
8. f.Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 5 Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran
  1. 2024.Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di perubahan Renstra Kecamatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional. Penyusunan Perubahan Renstra sama hal nya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu: 1) Pendekatan-holistik-tematik,dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 6 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. KecamatanBanjarwangi melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut :
  2. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diserse 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 7 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
  5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 8
  13. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  17. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  18. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  19. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  20. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9); PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 9
  21. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  22. 21.Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:
  23. 1.Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
  24. 2.Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
  25. 3.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 10
  26. 4.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 1.4. Sistematika Penulisan Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP BAB ini memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra dan pedoman transisi pada saat Renstra Kecamatan Banjarwangi ini berakhir, untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)Dinas merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Tugas dan fungsi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 13 Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
(3)Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

Pasal 3

(1)Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
2. b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.
(3)Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 14
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
3. c.melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
4. d.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. e.melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. f.mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. h.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
9. i.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
10. j.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
11. k.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
12. l.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
13. m.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
14. n.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
15. o.melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
16. p.melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 15
17. q.melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
18. r.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
19. s.melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
20. t.memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
21. u.melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahya;
22. v.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
23. w.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
24. x.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
25. y.melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
26. z.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen- dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan; bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 16 cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; cc. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; dd. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya; ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan; hh membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf; ii. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani; jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; Kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya; ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 17 Camat membawahkan: ee. Sekretaris Kecamatan ff. Seksi Pemerintahan gg. Seksi Kesejahteraan Masyarakat hh. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ii. Seksi Ketentraman dan Ketertiban jj. Seksi Pelayanan; dan kk. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

(1)Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(3)Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
1. a.Menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 18
3. c.menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
4. d.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
5. e.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. f.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
9. i.melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
11. k.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
12. l.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
13. m.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
14. n.mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
15. o.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
16. p.mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 19
17. q.memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
18. r.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
19. s.mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
20. t.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
21. u.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
22. v.mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
23. w.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
24. x.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
25. y.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
26. z.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan; bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan; cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Sekretaris membawahkan:
1. a.Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 20

Pasal 5

(1)Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
2. b.pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
5. e.menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
6. f.menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
7. g.melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
8. h.mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
9. i.mengumpulkan,merekapitulasi,mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 21
10. j.melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
11. k.mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
14. n.menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
15. o.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
16. p.mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
17. q.membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
18. r.mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. s.menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
20. t.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
21. u.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
22. v.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
23. w.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
24. x.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 22

Pasal 6

(1)Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
2. b.pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. c.pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
(3)Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
2. b.penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
3. c.melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
4. d.melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
5. e.melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
7. g.melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
8. h.melaksanakan akuntansi keuangan;
9. i.melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
10. j.melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. k.menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 23
12. l.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
13. m.melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
14. n.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
15. o.mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
16. p.membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
17. q.mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
18. r.menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
19. s.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
20. t.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
21. u.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
22. v.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
23. w.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 24
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
(3)Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. g.melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. h.melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
9. i.melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
10. j.melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
11. k.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
12. l.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
13. m.melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
14. n.memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
15. w.memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 25
16. x.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
17. y.menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
18. z.melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan; aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan; aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya; cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat; dd. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes; ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan; ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya; jj. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya; ee. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; ll. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja; mm.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; nn.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; oo.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; pp.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; qq.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan rr.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 26

Pasal 8

(1)Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
(3)Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. a.Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
6. f.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 27
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
8. h.melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
9. i.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
10. j.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
11. k.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
12. l.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
13. m.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
14. n.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
15. o.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
16. p.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

(1)Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 28
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(3)Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
6. f.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
7. g.menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
8. h.melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
9. i.mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 29
10. j.melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
11. k.melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
12. l.melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
13. m.melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
14. n.melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
15. o.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
16. p.melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
17. q.melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
18. r.melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
19. s.melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
20. t.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
21. u.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
22. v.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
23. w.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
24. x.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
25. y.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
26. z.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut; aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 30 bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1)Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
5. e.pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
6. f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
(4)Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 31
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. f.melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. g.melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
10. j.menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. k.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
12. l.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
15. o.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
16. p.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
17. q.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
18. r.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
19. s.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 32
20. t.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
21. u.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1)Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
3. c.pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
(3)Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
3. c.menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
4. d.menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
5. e.melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
6. f.melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
8. h.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan; PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 (PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARWANGI ) KABUPATEN GARUT 33
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
10. j.mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
11. k.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
12. l.memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
13. m.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
14. n.mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
15. o.membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
16. p.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
17. q.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
18. r.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.