DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Keolahragaan yang meliputi Ketentuan Umum, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Perencanaan, Ruang Lingkup Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Industri Olahraga, Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga, Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknolohi Keolahrgaan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Koordinasi, Kerja Sama, Sistem Informasi Keolahragaan, Penghargaan, Pendanaan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan tingkat provinsi, nasional dan internasional;
c.bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna peningkatan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9.Peraturan Daerah Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Garut Tahun 2016 Nomor 6); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, peningkatan dan evaluasi.
8.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. 4
10.Olahragawan adalah Pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
11.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar
13.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
14.Tenaga Keolahragaan adalah orang perserorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
15.Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
16.Desain Besar Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DBOD adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.
17.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
18.Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
19.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
20.Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan. 5
21.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
22.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24.Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakkat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya sebagai hiburan, kesenangan dan kebutuhan interaksi sosial.
25.Olahraga Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Olahraga ASN adalah Olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan ASN, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
26.Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
27.Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
28.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
29.Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
30.Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
31.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
32.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan. 6
33.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
34.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.
35.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36.Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah yang selanjutnya disebut Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga.
37.Komite Olahraga Daerah yang selanjutnya disebut Komite Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab membina, mengembangkan dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan ruang lingkup olahraga sesuai kewenangannnya yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga.
39.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
40.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
41.Standar Nasional keolahragaan adalah kriterian minimal aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
42.Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan, minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampulan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
43.Akresditasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
44.Sertifikasi adalah pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan. 7
45.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut Pengembangan IPTek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat serta menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Pasal 3

Keolahragaan bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia di Daerah;
b.menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
c.mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
d.memperkukuh ketahanan nasional;
e.mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
f.menjaga perdamaian dunia.

Pasal 4

Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

a.kebangsaan;
b.gotong royong;
c.keadilan;
d.pembudayaan;
e.manfaat;
f.kebhinekaan;
g.partisipatif;
h.keterpaduan;
i.keberlanjutan;
j.aksesibilitas;
k.sportivitas;
l.demokratis;
m.akuntabilitas; dan
n.ketertiban dan kepastian hukum. 8

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:

a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan;
b.mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
c.melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.melaksanakan DBON di Daerah dengan menetapkan DBOD;
b.mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
c.mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
4. d.pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal Keolahragaan;
6. f.pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan 9
7. g.penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan DBOD sesuai dengan DBON.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bersifat nasional dan/atau internasional.
(3)Selain cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga yang menjadi prioritas Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan DBOD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka menyelenggarakan DBOD, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber daya sebagai berikut:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
2. b.Perangkat Daerah terkait;
3. c.organisasi olahraga;
4. d.dunia usaha dan industri;
5. e.masyarakat;
6. f.akademisi; dan/atau
7. g.media.
(3)Tim Koordinasi bertugas:
1. a.melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DBON di Daerah;
2. b.mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan DBON di Daerah;
3. c.melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DBON sesuai dengan kebutuhan dan potensi Olahraga di Daerah; dan
4. d.menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan DBON di Daerah.
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati. 10
(5)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi melakukan rapat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 10

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

a.Olahraga Pendidikan;
b.Olahraga Masyarakat; dan
c.Olahraga Prestasi.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…