DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11796);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini adalah:

a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian; 4
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah;
n.barang milik daerah berupa rumah negara;
o.ganti rugi dan sanksi.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah.

4.Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
(2)Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah.
(5)Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, untuk barang milik daerah. 5
(7)Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(8)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(9)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
1. a.Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
2. b.Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristrik/sifat khusus.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak. 6
  1. 6.Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
1. a.barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
2. b.barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
3. c.barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)dihapus.

7.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
2. b.mitra kerja sama pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
3. c.penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah; 7
5. e.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
  1. 1.Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
  2. 2.pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
6. f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
7. g.dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan;
8. h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan;
9. i.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah;
10. j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
11. k.jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan kerja sama pemanfaatan menjadi beban mitra kerja sama pemanfaatan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.
(4)Jenis Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur. 8
(5)Jangka waktu kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(7)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

9.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Penetapan mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender. 9
(3)Mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:
1. a.wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
2. b.wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
3. c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
  1. 1.tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
  2. 2.hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
  3. 3.hasil bangun serah guna.
(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
3. c.jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
4. d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
5. e.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
(6)Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka bangun guna serah atau bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah, untuk barang milik daerah.
(7)Semua biaya persiapan bangun guna serah atau bangun serah guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra bangun guna serah atau bangun serah guna dan biaya pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(8)Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. 10

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
1. a.penilai Pemerintah; atau
2. b.penilai Publik.
(2)Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11796);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang milik daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini adalah:

a.pejabat pengelola barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian; 4
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah;
n.barang milik daerah berupa rumah negara;
o.ganti rugi dan sanksi.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bupati dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah.

4.Ketentuan ayat (9) dan ayat (10) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain.
(2)Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah.
(5)Besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
(6)Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah, untuk barang milik daerah. 5
(7)Sewa barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak.
(8)Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah.
(9)Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
(10)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas:
1. a.Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau
2. b.Sewa untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan karakteristrik/sifat khusus.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
(2)Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
3. c.tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
4. d.hak dan kewajiban para pihak. 6
  1. 6.Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan terhadap:
1. a.barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati;
2. b.barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
3. c.barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)dihapus.

7.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
2. b.mitra kerja sama pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
3. c.penunjukan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah; 7
5. e.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
  1. 1.Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; atau
  2. 2.pengelola barang milik daerah, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
6. f.besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
7. g.dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan;
8. h.besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan;
9. i.bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah;
10. j.selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
11. k.jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(2)Semua biaya persiapan kerja sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra kerja sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan kerja sama pemanfaatan menjadi beban mitra kerja sama pemanfaatan.
(3)Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur.
(4)Jenis Jenis penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur. 8
(5)Jangka waktu kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
(6)Dalam hal mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(7)Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
1. a.pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
2. b.tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
(2)Bangun guna serah atau bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.

9.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(2)Penetapan mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender. 9
(3)Mitra bangun guna serah atau mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna:
1. a.wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
2. b.wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
3. c.dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
  1. 1.tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
  2. 2.hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau
  3. 3.hasil bangun serah guna.
(4)Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil bangun guna serah atau bangun serah guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen).
(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
1. a.para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. b.objek bangun guna serah atau bangun serah guna;
3. c.jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
4. d.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
5. e.hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
(6)Persetujuan Bangunan Gedung dalam rangka bangun guna serah atau bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah Daerah, untuk barang milik daerah.
(7)Semua biaya persiapan bangun guna serah atau bangun serah guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra bangun guna serah atau bangun serah guna dan biaya pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
(8)Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. 10

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
1. a.penilai Pemerintah; atau
2. b.penilai Publik.
(2)Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 48

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 16

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 48

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2024