DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 330

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kebijakan BUMD, pendirian BUMD, modal BUMD, organ BUMD, pegawai BUMD, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, rencana bisnis dan rka bumd, operasional bumd, pelaporan, penggunaan laba bumd, anak perusahaan bumd, penugasan pemerintah daerah kepada bumd, evaluasi bumd, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum bumd, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubran bumd, kepailitan bumd, pembinaan dan pengawasan bumd, ketentuan lain lain, ketentuan peralihan , ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah mempunyai peranan penting dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi yang ada di Daerah, berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memperkuat pemajuan potensi ekonomi Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 131 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah serta berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT Dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Garut.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian dalam penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
12.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
14.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
15.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
16.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 4
17.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
18.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
19.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
20.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
21.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
22.Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
24.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
25.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
26.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
27.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau anggota Direksi BUMD.
28.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 5
29.Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Bupati.
30.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
31.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
32.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
33.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan dasar hukum dalam pengelolaan BUMD.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan optimalisasi pengelolaan BUMD dalam mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMD.

BAB III

KEBIJAKAN BUMD

Pasal 3

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. 6

Pasal 4

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
1. a.Perumda, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.Perseroda, berkedudukan sebagai pemegang Saham.
(2)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pemegang saham pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan, pembinaan BUMD, pengelolaan keuangan Daerah dan/atau barang milik Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD. 7
(7)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDIRIAN BUMD

Pasal 5

(1)Daerah dapat mendirikan BUMD.
(2)Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)BUMD terdiri atas:
1. a.Perumda; dan
2. b.Perseroda.
(4)Kedudukan Perumda sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perumda mulai berlaku.
(5)Kedudukan Perseroda sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 6

(1)Karakteristik BUMD meliputi:
1. a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.badan usaha dimiliki oleh: 1) Pemerintah Daerah; 2) Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain; 3) Pemerintah Daerah dengan bukan daerah; atau 4) Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain dengan bukan daerah.
3. c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.bukan merupakan organisasi Perangkat Daerah; dan
5. e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Pendirian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendirian BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8
(3)Dalam hal badan usaha dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain dengan bukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4) kepemilikan saham harus dimiliki Pemerintah Daerah atau pemerintah daerah lain lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
(4)Dalam hal BUMD dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3), kepemilikan saham Daerah harus lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pasal 7

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola perusahaan Yang Baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 8

(1)Pendirian Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola perusahaan Yang Baik.
(2)Penyediaan kemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
2. b.usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Pendirian BUMD didasarkan pada:
1. a.kebutuhan Daerah; dan
2. b.kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 9
(2)Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah dan kajian kelayakan bidang usaha BUMD dalam rangka pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 10

(1)Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
1. a.pelayanan umum; dan
2. b.kebutuhan masyarakat.
(2)Aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.air minum;
2. b.pasar; dan
3. c.transportasi.

Isi peraturan

Teks330PDFHirarki

Memuat teks peraturan…