DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah serta dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah diperlukan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 Nomor...);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Stategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
16.Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
17.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
18.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan Kinerja.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang disusun berdasarkan RPJPD dan RTRW.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah serta dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
(3)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. d.pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
5. e.pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.penguatan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif;
b.peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
c.pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor pertanian dan perikanan, sektor perindustrian, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata serta mendukung kemandirian pangan;
d.percepatan penurunan tingkat kemiskinan;
e.mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, berorientasi pelayanan, serta memiliki kemandirian fiskal;
f.mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan;
g.mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketangguhan bencana; dan
h.mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, tertib, dan aman.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
1. a.BAB I : pendahuluan;
2. b.BAB II : gambaran umum Daerah;
3. c.BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BABV : penutup.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta evaluasi hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI GARUT, t t d ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT: (3/118/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi Daerah yang dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen tahunan dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Bupati paling sedikit juga memuat sasaran pokok RPJPD periode I Tahun 2025-2029. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyusunan RPJMD Tahun 2025- 2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu “Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 “Jabar Istimewa”, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi Daerah, dan kearifan lokal. Visi Daerah berupa “Terwujudnya Garut Hebat dan Berkelanjutan” yang diterjemahkan kedalam Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi dengan mengacu pada rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan Tahun 2025-2030 dan telah dilakukan pembahasan secara teknokratik. Hasil rumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1.mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif;
2.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dan inklusif;
3.mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan lokal yang berkelanjutan;
4.memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan;
5.mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif dengan layanan publik yang inklusif;
6.mewujudkan pemerataan kualitas infrastruktur dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan penataan kawasan perkotaan;
7.mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis daya dukung, fungsi ruang, dan penanggulangan bencana; dan
8.mewujudkan kesalehan sosial, kerukunan antar umat beragama, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…