DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup yang memuat kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Kebijakan Umum yang meliputi maksud dan tujuan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dan arah kebijakan. Selain itu juga mengatur tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, penghargaan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendaan Pesantren, Daerah diberikan ruang untuk membantu memfasilitasi penyelenggaraan pesantren terbatas pada fasilitasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk Rekoginisi, Afirmasi dan Fasilitasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut. 3
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
11.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12.Ma’had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
14.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 4

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mencakup:

a.fasilitasi pemenuhan prasarana dan sarana pesantren agar memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan;
b.dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;
c.dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan/atau pelatihan keterampilan.

Pasal 3

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

(1)Maksud Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah agar pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya sehingga dapat berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Tujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah:
1. a.menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
2. b.mewujudkan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya; 5
3. c.menumbuhkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
4. d.mengembangkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati menyusun perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
(2)Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan yang mengarah pada bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip:
1. a.disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan pendapatan Daerah;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. c.berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. d.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
5. e.dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pendidikan diarahkan untuk membantu pengembangan jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pesantren sesuai dengan kekhasan, tradisi dan kurikulum masing-masing Pesantren dan pengembangan sumber daya manusia pendidik pada Pesantren, sehingga dapat menghasilkan santri unggul.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi penyelenggaraan ujian bagi lulusan pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal agar diakui sama dengan pendidikan formal;
2. b.bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta masjid atau musala Pesantren.
(3)Fasilitasi penyelenggaraan ujian bagi lulusan pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya untuk jenjang pendidikan setingkat dengan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 6

Pasal 7

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi dakwah diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan dakwah dikalangan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk melaksanakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyelenggaraan kegiatan lomba dakwah khusus bagi kalangan santri mulai tingkat kecamatan hingga Kabupaten yang dihubungkan dengan peringatan Hari Besar Islam/Hari Santri/Hari Jadi Kabupaten/Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. b.fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kegiatan dakwah bagi kiai dan/atau santri untuk mewujudkan Islam rahmatan lil‘alamin;
3. c.fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis bagi kiai dan/atau santri dalam penggunaan media dan teknologi informasi dan/atau pemanfaatan seni dan budaya untuk kepentingan peningkatan dakwah kepada masyarakat di Daerah; dan/atau
4. d.fasilitasi publikasi materi dakwah Islam oleh kiai dan/atau santri di Daerah pada media sosial resmi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat sekitar Pesantren.
(2)Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi pelatihan dan praktek kerja lapangan bagi santri dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan kerja;
2. b.fasilitasi penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat yang meliputi pertanian, perdagangan, industri kecil, atau usaha kecil sesuai bidang yang dikembangkan masing-masing Pesantren melalui pelatihan/bimbingan teknis atau pemberian bantuan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.fasilitasi pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
4. d.fasilitasi pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat hasil binaan Pesantren;
5. e.fasilitasi kerjasama pemberian pinjaman melalui lembaga keuangan/perbankan dan bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.fasilitasi pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
7. g.fasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan disekitar lingkungan Pesantren;
8. h.fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri melalui kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis; dan/atau
9. i.pengembangan program lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat berperan dan memfasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren melalui:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
(2)Peran dan fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling;
4. d.edukasi; dan
5. e.sosialisasi.
(3)Peran dan fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam jangka panjang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam jangka menengah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode setiap 5 (lima) tahun.
(3)Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan pada dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode setiap 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…