DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sistematika RPJPD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT Dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan BAB ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 4
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tahapan dari RPJPD dengan periodisasi yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

(1)Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam hal daerah belum memilik RPJMD dan atau masa berlaku RPJMD telah berakhir dan RPJMD Periode berikutnya masih dalam proses penyusunan, maka arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi pedoman penyusunan RKPD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH II-204 B. TPA Pameungpeuk TPA Pameungpeuk merupakan bagian dari project TPA Kabupaten Garut yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 halaman 97. Rencana layanan TPA Pameungpeuk seluas 760,92 Km mencakup Kecmatan Cikelet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Cihurip dan Kecamatan Cibalong.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD adalah sebagai berikut:
1. a.BAB I pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika. 5
2. b.BAB II gambaran umum dan kondisi daerah memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
3. c.BAB III permasalahan dan isu strategis memuat permasalahan dan isu strategis daerah.
4. d.BAB IV visi dan misi daerah memuat visi dan misi pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.
5. e.BAB V arah kebijakan dan sasaran pokok memuat arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 - 2045.
6. f.BAB VI penutup.
(2)Isi dan uraian dokumen RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-36 Konektivitas infrastruktur di Kabupaten Garut untuk mendukung pembangunan baik untuk proyek strategis pada tingkat pusat maupun tingkat kabupaten menjadi perhatian untuk 20 tahun mendatang. Rencana pembangunan jalan tol yang melewati Kabupaten Garut, reaktivasi kereta api serta rencana pembangunan lainnya perlu didukung dengan pembangunan jalan dan infrastruktur yang terkoneksi dengan Kawasan Strategis Kabupaten, serta didukung dengan penataan dan perencanaan kawasan sekitar.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 6
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

(1)Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025-2026, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Pembangunan Daerah tersebut.
(2)Rencana Strategis dan RPJPD yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Rencana Strategis dan RPJPD tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 4 - 10 - 2024 Pj. BUPATI GARUT, t t d BARNAS ADJIDIN Diundangkan di Garut pada tanggal 4 - 10 - 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT: (4/191/ 2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Janga Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, ditetapkan visi Indonesia Emas, yakni "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

a.RPJM Daerah I Tahun 2025–2029;
b.RPJM Daerah II Tahun 2030–2034;
c.RPJM Daerah III Tahun 2035–2029;
d.RPJM Daerah IV Tahun 2040–2045; Tujuan penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2025-2045, yaitu:
a.menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang memberi gambaran kondisi riil daerah;
b.menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan;
c.merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Garut yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
d.merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Garut 20 (dua puluh) tahun kedepan;
e.memberikan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Garut. 2 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…