DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Asas; Jenis dan Bentuk; Penerima dan Syarat Memperoleh Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan; Tata Cara Pengajuan, Pemberian dan Pemakaian Gelar Kehormatan Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan; Tim Pertimbangan; Hak dan Kewajiban; Pencabutan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5115);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN DAERAH DAN WARGA KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang dan berjasa kepada Daerah.
6.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Daerah.
7.Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kabupaten Garut atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.
8.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
9.Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 4
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN yang berprestasi berdasarkan penilaian.
14.Warga Daerah adalah penduduk Kabupaten Garut.
15.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
16.Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah.

Pasal 3

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau badan, dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi Daerah atau telah berjuang bagi Daerah;
b.memberikan motivasi kepada orang atau badan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat fisik materil maupun mental spriritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
c.menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan badan, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 4

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah, diberikan berdasarkan asas:

a.kebangsaan; 5
b.kemanusiaan;
c.kerakyatan;
d.keadilan;
e.keteladanan;
f.kehati-hatian;
g.keobjektifan;
h.keterbukaan;
i.kesetaraan; dan
j.kearifan lokal.

BAB III

JENIS DAN BENTUK

Pasal 5

(1)Jenis Gelar Kehormatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Putra Utama;
2. b.Putra Madya;
3. c.Putra Pratama.
(2)Jenis Penghargaan Daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Kinerja Kecamatan;
3. c.Penghargaan Pengabdian; dan
4. d.Pegawai ASN Teladan.
(3)Selain jenis Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan jenis gelar Warga Kehormatan.

Pasal 6

(1)Bentuk Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:
1. a.Pataka Purwa Inten Kadaton;
2. b.piagam;
3. c.medali semat bertalikan pita;
4. d.medali semat;
5. e.medali gantung; 6
6. f.piala/trofi;
7. g.bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai bentuk Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur sebagai berikut:
1. a.Pataka Purwa Inten Kadaton terbuat dari kain beludru dengan warna biru tua, berukuran 125 x 70 cm, serta menggunakan benang emas untuk bordiran huruf;
2. b.piagam bersampul dicetak, dengan ukuran 41,5 cm x 29 cm, dengan warna kombinasi seperti warna-warna lambang Daerah;
3. c.mendali semat berwarna emas, perak dan perunggu berlambang Daerah dengan bertalikan pita terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau dan kuning;
4. d.mendali semat berwarna emas, perak dan perunggu dengan gambar lambang Daerah;
5. e.mendali gantung berwarna emas, perak dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau dan kuning; dan
6. f.piala/trofi, dengan ketentuan antara lain:
  1. 1.bahan terbuat dari unsur kayu berwarna coklat dan marmer berwarna abu-abu;
  2. 2.tulisan menggunakan warna emas;
  3. 3.terdapat lambang Daerah; dan
  4. 4.ukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm.
(3)Desain Pataka Purwa Inten Kadaton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENERIMA DAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN DAERAH DAN WARGA KEHORMATAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada:
1. a.warga Daerah yang berprestasi di tingkat internasional; atau
2. b.warga Daerah yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan negara. 7
(2)Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali gantung berwarna emas; dan/atau
3. c.penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat nasional.
(2)Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana diamksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali gantung berwarna perak; dan/atau
3. c.penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat Provinsi, regional/wilayah atau Daerah.
(2)Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
3. c.penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a kepada perseorangan atau badan.
(2)Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.piala/trofi;
3. c.uang pengabdian atau uang penghargaan; dan/atau
4. d.penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…