DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

peratursn ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan fasilitas pelyanan kesehatan, periziznan tenaga medis,tenaga kesehatan,dan tukang gigi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup1

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Sektor Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menatapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6.Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter Internsip.
7.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8.Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
9.Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4

BAB II

PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan.
(2)Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.klinik;
4. d.apotek;
5. e.toko obat;
6. f.toko obat tradisional;
7. g.toko alat kesehatan;
8. h.perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. i.toko kosmetik;
10. j.unit transfusi darah;
11. k.laboratorium kesehatan;
12. l.optikal;
13. m.panti atau griya sehat;
14. n.fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
15. o.perusahaan pengendalian vektor;
16. p.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(4)Setiap Badan atau orang yang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan pelayanan;
3. c.denda; atau
4. d.pencabutan izin.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.rumah sakit pemerintah kelas C dan kelas D;
b.rumah sakit swasta kelas C dan kelas D; dan
c.rumah sakit kelas D pratama. 5

Pasal 4

Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.klinik pratama dan klinik utama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
b.klinik pratama dan klinik utama yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 5

Unit transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, meliputi:

a.unit transfusi darah kelas pratama; dan
b.unit transfusi darah kelas madya.

BAB III

PERIZINAN TENAGA MEDIS, TENAGA KESEHATAN, DAN TUKANG GIGI

Pasal 6

(1)Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tukang Gigi yang menjalankan praktik di Daerah, wajib memiliki Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
1. a.Dinas bagi Tenaga Medis; dan
2. b.DPMPTSP atas rekomendasi Dinas bagi Tenaga Kesehatan dan Tukang Gigi.
(3)Tata cara penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 7

(1)Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.dokter spesialis;
4. d.dokter gigi spesialis; dan
5. e.dokter internsip.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.perawat;
2. b.bidan;
3. c.apoteker;
4. d.tenaga teknis kefarmasian;
5. e.fisioterapis;
6. f.okupasi terapis;
7. g.terapis wicara;
8. h.refraksionis optisien;
9. i.radiografer; 6
10. j.tenaga kesehatan tradisional jamu;
11. k.tenaga kesehatan tradisional komplementer;
12. l.psikologi klinis;
13. m.tenaga sanitarian;
14. n.tenaga gizi;
15. o.terapis akupuntur;
16. p.perekam medis;
17. q.teknisi kardiovaskuler;
18. r.teknisi gigi;
19. s.terapis gigi dan mulut;
20. t.penata anestesi;
21. u.elektromedis;
22. v.ahli laboratorium medik;
23. w.ortotis prostetis;
24. x.ortosis prostetis; dan
25. y.tenaga kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tukang Gigi berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan dan/atau praktek mandiri atau kelompok sesuai kualifikasi, kompetensi dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

(1)Rekomendasi Dinas bagi Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan setelah dilakukan penilaian dengan melakukan visitasi dan verifikasi data pemohon izin.
(2)Data pemohon izin yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.biodata Tukang Gigi;
2. b.Izin Tukang Gigi yang pernah diterbitkan sebelumnya oleh Menteri;
3. c.kartu tanda penduduk;
4. d.surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
5. e.surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah Daerah;
6. f.surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
7. g.portofolio hasil pekerjaan; dan
8. h.pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar.
(3)Dalam hal organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e belum terdapat di Daerah, pemohon izin dapat melampirkan surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi di Daerah lain yang diakui oleh Pemerintah Daerah. 7

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tukang gigi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN LAYANAN PENUNJANG KESEHATAN DAN PERIZINAN MAKANAN

Pasal 10

(1)DPMPTSP menyelenggarakan perizinan layanan penunjang kesehatan dan perizinan makanan di Daerah.
(2)Perizinan layanan penunjang kesehatan dan perizinan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi layanan:
1. a.penerbitan sertifikat standar penetapan penyelenggaraan unit transfusi darah kelas pratama di rumah sakit pemerintah;
2. b.penerbitan sertifikat standar penetapan penyelenggaraan unit transfusi darah kelas Madya di rumah sakit pemerintah;
3. c.penerbitan label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan industri rumah tangga di Daerah;
4. d.perizinan berusaha pengolahan pangan industri rumah tangga;
5. e.penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi;
6. f.penerbitan sertifikat laik sehat; dan
7. g.penerbitan sertifikasi pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga.
(3)Penyelenggaraan perizinan layanan penunjang kesehatan dan perizinan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2011