DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggraan Kabupaten Layak Anak yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan KLA, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara instan, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya kebutuhan sandang dan pangan saja yang perlu diperhatikan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. 3
8.Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9.Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
10.Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
11.Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
12.Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
13.Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
14.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15.Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
17.Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 4
20.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
21.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
22.Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Implementasi KLA dilaksanakan dengan:

a.mengutamakan hak anak;
b.gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan sampai dengan kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK A. PRINSIP Prinsip Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut Konvensi Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.Perencanaan KLA;
2. b.Pra-KLA;
3. c.Pelaksanaan KLA;
4. d.Evaluasi KLA; dan
5. e.penetapan Peringkat KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelefmbagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak. 5
(3)Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.klaster hak sipil dan kebebasan;
2. b.klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.klaster Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 5

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Deklarasi KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.Profil KLA.

Pasal 6

(1)Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
(2)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.identifikasi; dan
2. b.pengesahan.

Pasal 7

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
(2)Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun. 6

Pasal 8

(1)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua: sekretaris daerah;
2. b.wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. d.sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
  1. 1.koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
  2. 2.koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. 3.koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. 6.koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
  7. 7.koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(3)Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
(2)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. b.informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan 7
3. c.informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(3)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA dan wajib disahkan oleh Bupati.
(4)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian mandiri KLA; dan
2. b.penyusunan RAD KLA.
(2)Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Pasal 11

(1)Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2)Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
1. a.isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
2. b.tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
3. c.ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. d.ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
5. e.pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
6. f.sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; 8
7. g.ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
8. h.peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
9. i.prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
10. j.potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
11. k.peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
(3)Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
(4)24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
(5)Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…