DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; besaran penyertaan modal; pengendalian dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta dalam mendukung akses layanan keuangan diperlukan penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
c.bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disebut Perumda BPR Garut adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang layanan perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Modal dasar Perumda BPR Garut ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Akumulasi Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Garut sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp42.185.626.540,21 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.814.373.459,79 (tujuh miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen).
(4)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Garut sebesar Rp7.814.373.459,79 (tujuh miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang akan diberikan:
1. a.sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Tahun 2025; dan
2. b.sebesar Rp2.814.373.459,79 (dua miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen) pada Tahun 2026.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bersumber dari dana hibah program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project sebesar Rp2.252.500.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan penyertaan modal yang bersumber dari dana hibah program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan laporan keuangan tahunan Perumda BPR Garut yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(2)Bupati menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 1 September 2025 BUPATI GARUT, t t d ABDUSY SYAKUR AMIN Diundangkan di Garut pada tanggal 1 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d NURDIN YANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (5/157/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT

1.UMUM Pemerintah Daerah mendirikan badan usaha milik daerah dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah telah mendirikan Perumda BPR Garut melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut. Untuk mencapai tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Garut dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal. Dalam hal melakukan penyertaan modal pada Perumda BPR Garut, modal tersebut dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 23.2/KPTS/KL/230/B/05/2024 tentang Petunjuk Teknis Akses Layanan Keuangan Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project, bahwa selama ini program bantuan permodalan langsung kepada petani/kelompok tani pada umumnya kurang berkembang, sehingga perlu adanya upaya terobosan baru dalam dukungan fasilitasi kredit/pembiayaan kepada petani. Untuk itu, Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND yang dilakukan dalam bentuk dana hibah kepada pemerintah daerah merupakan sebuah terobosan baru, yang dalam pelaksanaannya dana hibah tersebut ditempatkan sebagai Penyertaan Modal pada Perumda BPR Garut untuk selanjutnya disalurkan sebagai kredit/pembiayaan kepada petani/peternak, dan/atau korporasi petani.
2.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “dana hibah program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project” merupakan dana hibah program UPLAND berupa kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budi daya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 4

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…