DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut sesuai peraturan perundang-undangan. 3
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Garut sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
9.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
i.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pajak penghasilan untuk penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
(3)Pajak penghasilan untuk penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. 4
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
2. b.Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
3. c.Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan. 5

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

(1)Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
(2)Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(4)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kelompok kemampuan daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. b.kelompok kemampuan daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
3. b.kelompok kemampuan daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 6

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2019