DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 2
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Garut.
4.Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7.Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
8.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
12.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
15.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Garut dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri. 5
16.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
17.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
18.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
22.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
23.Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
24.Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
25.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
26.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
27.Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
28.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
29.Pustaka Kelabu adalah pustaka yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi serta hasil karya dosen. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan. 7

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah, terdiri atas:
1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas:
1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.pengembangan sumber daya manusia;
3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.pengembangan minat baca.
c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
d.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Kabupaten;
e.koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
f.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
g.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
h.pemberian akreditasi perpustakaan;
i.pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
j.penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pustakawan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 8
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi:

a.perpustakaan Kabupaten;
b.perpustakaan Kecamatan;
c.perpustakaan Desa/Kelurahan;
d.perpustakaan masyarakat;
e.perpustakaan keluarga; dan
f.perpustakaan pribadi.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan di bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. 9
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kabupaten.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
2. b.sumber daya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.kelembagaan perpustakaan;
6. f.organisasi profesi perpustakaan;
7. g.organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
8. h.layanan perpustakaan;
9. i.kerjasama perpustakaan;
10. j.jaringan perpustakaan;
11. k.sistem informasi perpustakaan;
12. l.pembudayaan kegemaran membaca;
13. m.pendidikan literasi informasi;
14. n.peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
15. o.pelestarian bahan perpustakaan;
16. p.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
17. q.kajian perpustakaan; dan
18. r.monitoring dan evaluasi perpustakaan
(4)Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(5)Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap. 10

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 2
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Garut
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Garut.
4.Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7.Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
8.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
9.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
11.Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
12.Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
14.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
15.Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten Garut dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri. 5
16.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
17.Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
18.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
19.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
22.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
23.Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
24.Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
25.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
26.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
27.Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
28.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
29.Pustaka Kelabu adalah pustaka yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi serta hasil karya dosen. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran; dan
g.kemitraan. 7

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a.penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah, terdiri atas:
1. 1.penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
2. 2.penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
3. 3.pengembangan sumberdaya manusia;
4. 4.pengembangan organisasi perpustakaan; dan
5. 5.pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
b.pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri atas:
1. 1.pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
2. 2.pengembangan sumber daya manusia;
3. 3.pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
4. 4.kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
5. 5.pengembangan minat baca.
c.penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah;
d.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi Daerah dan Kabupaten;
e.koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
f.penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
g.penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
h.pemberian akreditasi perpustakaan;
i.pemberian sertifikasi Pustakawan; dan
j.penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional pustakawan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; 8
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi:

a.perpustakaan Kabupaten;
b.perpustakaan Kecamatan;
c.perpustakaan Desa/Kelurahan;
d.perpustakaan masyarakat;
e.perpustakaan keluarga; dan
f.perpustakaan pribadi.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten, dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan di bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten. 9
(2)Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kabupaten.
(3)Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten, meliputi:
1. a.penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
2. b.sumber daya manusia bidang perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
4. d.koleksi bahan perpustakaan;
5. e.kelembagaan perpustakaan;
6. f.organisasi profesi perpustakaan;
7. g.organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
8. h.layanan perpustakaan;
9. i.kerjasama perpustakaan;
10. j.jaringan perpustakaan;
11. k.sistem informasi perpustakaan;
12. l.pembudayaan kegemaran membaca;
13. m.pendidikan literasi informasi;
14. n.peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
15. o.pelestarian bahan perpustakaan;
16. p.preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
17. q.kajian perpustakaan; dan
18. r.monitoring dan evaluasi perpustakaan
(4)Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 10

(1)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang pemangku kebijakan bidang perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
(2)Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
(3)Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
(4)Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
(5)Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap. 10