DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, statur jalan dan jenis sarana umum, kewenangan, pemberian nama, tata cara pemberian nama jalan dan saran umum, pendanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai identitas jalan dan sarana umum, perlu pemberian nama terhadap jalan dan sarana umum yang ada di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan sarana umum diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 2
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
10.Jalan Nasional adalah jalan umum yang meliputi jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1, jalan strategis nasional; dan jalan tol.
11.Jalan Provinsi adalah jalan umum yang meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3 dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
12.Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antardesa dan poros desa, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
13.Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
14.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
15.Sarana Umum adalah segala fasilitas Pemerintah Daerah atau pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
16.Pemberian Nama Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna jalan dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 4
17.Pemberian Nama Sarana Umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna sarana umum dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
18.Nama Jalan Tematik adalah nama jalan yang menggunakan tema tertentu sesuai dengan keadaan dan keunggulan masing-masing wilayah tertentu.
19.Tim Teknis Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas melakukan penelitian, penelaahan, dan/atau pengkajian dalam rangka pemberian nama jalan.

Pasal 2

(1)Maksud pemberian nama Jalan dan Sarana Umum untuk memberikan identitas terhadap Jalan dan Sarana Umum guna mencerminkan semangat dan filosofi masyarakat Daerah.
(2)Tujuan pemberian nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai berikut:
1. a.untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah;
2. b.untuk mewujudkan penyediaan informasi terkait nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan
3. c.untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat.
4. d.untuk mengiventarisasi nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah;
5. e.untuk mengenang nama pahlawan, tokoh, flora, fauna, geografis dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu.
(3)Prinsip yang digunakan dalam pemberian nama Jalan dan Sarana Umum meliputi:
1. a.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
2. b.memperhatikan aspek sejarah, kebiasaan, kebudayaan, kepatutan, dan kearifan lokal;
3. c.menghindari nama diri atau nama orang yang masih hidup;
4. d.menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Daerah;
5. e.paling banyak tiga suku kata; dan
6. f.memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebiasaan, kepatutan, dan/atau norma agama.

BAB II

STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 3

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

a.jalan nasional;
b.jalan provinsi;
c.jalan kabupaten; dan
d.jalan desa. 5

Pasal 4

(1)Jenis Sarana Umum terdiri dari:
1. a.alun-alun;
2. b.taman;
3. c.jembatan;
4. d.bangunan gedung;
5. e.tempat ibadah;
6. f.tempat wisata;
7. g.sarana olah raga;
8. h.pasar;
9. i.terminal tipe C; dan
10. j.sarana umum lainnya.
(2)Sarana Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain Sarana Umum yang dimiliki, dikelola, atau dibangun oleh badan hukum/badan usaha yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan nama untuk:
1. a.Jalan yang berstatus jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan d; dan
2. b.Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)Bupati menetapkan perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sesuai kewenangannya.
(3)Penggunaan nama untuk Jalan dan Sarana Umum paling banyak 3 (tiga) suku kata sudah termasuk penggunaan gelar dan penulisannya dapat disingkat.

Pasal 6

(1)Badan hukum/badan usaha dapat memberikan nama Jalan atau Sarana Umum pada tempat/kawasan yang dibangunnya sesuai lingkup kegiatan/usaha atau yang dimiliki/dibawah penguasannya.
(2)Rencana pemberian nama Jalan dan Sarana Umum pada tempat/kawasan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh badan hukum/badan usaha dicantumkan dalam konsep peta rencana pembagian jalan/bangunan (site plan).
(3)Penggunaan nama Jalan dan Sarana Umum pada tempat/kawasan yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh badan hukum/badan usaha dilarang bertentangan norma kesusilaan dan ketertiban umum serta dapat menggunakan nama:
1. a.pendiri/pemilik badan hukum/badan usaha;
2. b.ciri/identitas yang mencerminkan budaya lokal/nasional dan mengandung nilai nasionalisme/kebangsaan, kecuali untuk bangunan tempat ibadah dapat menggunakan identitas keagamaan; 6
3. c.flora;
4. d.fauna; dan
5. e.ciri atau identitas kegiatan/usaha.
(4)Penggunaan nama Jalan dan Sarana Umum pada tempat/kawasan yang dibangun atau dikelola oleh badan hukum yang bergerak disektor pendidikan/pesantren dapat menggunakan nama selain nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ciri atau kekhasannya dengan tetap memperhatikan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 7

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah wajib diberi nama.
(2)Penetapan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penamaan dan penggantian atau perubahan nama.
(3)Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama:
1. a.pahlawan nasional;
2. b.pahlawan lokal;
3. c.tokoh nasional;
4. d.tokoh lokal; atau
5. e.tokoh yang telah berkontribusi dalam pembangunan Daerah dan secara nyata langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
(4)Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d hanya untuk tokoh nasional dan tokoh lokal yang sudah meninggal dunia.
(5)Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama:
1. a.peristiwa sejarah;
2. b.pulau di Indonesia;
3. c.flora;
4. d.fauna;
5. e.ciri/identitas yang mencerminkan budaya lokal/nasional dan mengandung nilai nasionalisme/kebangsaan;
6. f.benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu; dan
7. g.nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. 7
(6)Pemberian nama Jalan dan Sarana Umum selain menggunakan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat menggunakan nama Jalan Tematik sesuai dengan keadaan dan keunggulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk suatu wilayah tertentu di Daerah.
(7)Khusus untuk penamaan tempat ibadah dapat menggunakan nama yang menunjukan identitas keagamaan.

Pasal 8

(1)Dalam hal pemberian nama Jalan dan Sarana Umum akan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Bupati meminta persetujuan atau kesediaan pihak keluarga dari pihak yang akan dipergunakan namanya.
(2)Bupati membatalkan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak keluarga tidak memberikan persetujuan atau menyatakan keberatan atas penggunaan nama keluarganya untuk penamaan jalan atau sarana umum.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang digunakan telah ditetapkan untuk nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah lain.

Pasal 9

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberi nama dipasangkan tiang dan papan nama.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, huruf, dan tata letak tiang dan papan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberikan nama sebelumnya dapat dilakukan perubahan nama.
(2)Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik sebagian maupun seluruh ruas Jalan.
(3)Kriteria perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.adanya fakta baru terkait dengan sejarah;
2. b.peristiwa baru; dan/atau
3. c.kriteria lain yang didasarkan pada kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)Perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan:
1. a.usulan Pemerintah Pusat;
2. b.usulan Pemerintah Daerah Provinsi;
3. c.inisiatif Pemerintah Daerah;
4. d.usulan DPRD; 8
5. e.usulan Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; atau
6. f.usulan lembaga/kelompok.
(5)Perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam penyampaian usulan perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…