Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2023
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
3
4
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
6
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.367.018.882.452,00 bertambah sebesar Rp493.444.282.783,00 sehingga menjadi Rp4.860.463.165.235,00 dengan rincian sebagai berikut:
a) Semula ........................ Rp196.000.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp(8.213.951.641,00) 7 c) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ................... Rp187.786.048.359,00
a) Semula ........................ Rp13.498.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp2.500.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ................... Rp15.998.000.000,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan ....... Rp171.788.048.359,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan ................... Rp0,00
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
a Semula .............................. Rp70.658.119.191,00 b Bertambah/(berkurang)...... Rp(36.905.701.904,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan …………….. Rp33.752.417.287,00
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
dan/atau
14
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
dan
15
Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…