DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; bantuan hukum; pemberi bantuan hukum; penerima bantuan hukum; syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum; penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban pemberian bantuan hukum; larangan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesederajatan di hadapan hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin harus dilaksanakan terencana, sistematik, dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diperlukan pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5248);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai Advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

(1)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 4

(1)Bentuk Pemberian Bantuan Hukum meliputi:
1. a.Litigasi; dan
2. b.Nonlitigasi.
(2)Jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau persidangan Perkara pidana; atau
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata.
(3)Jenis Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mediasi; dan/atau
2. b.negosiasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dengan memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekruitmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
d.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
f.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
f.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan agama.

BAB IV

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat;
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
1. a.warga Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan Daerah;
2. b.masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sesuai domisili Pemohon Bantuan Hukum;
3. c.sedang menghadapi Perkara; dan
(2)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan Daerah.
(3)Perkara yang dihadapi oleh Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak sedang dibiayai anggaran atau dana Bantuan Hukum dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…