DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Garut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Garut.
5.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang bertugas melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
10.Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
11.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan KPM.
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
13.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
14.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 4
16.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan Kabupaten Garut.

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pengelolaan dibidang pelayanan air bersih dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Garut.
(2)Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan, Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dapat membuka cabang dan unit pelayanan di wilayah Kabupaten Garut.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan memiliki maksud:
1. a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
2. b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
3. c.menciptakan kesempatan berusaha; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan memiliki tujuan:
1. a.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; 5
2. b.tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
3. c.tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
b.penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c.penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
e.penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum; dan
f.pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
(3)SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
(4)SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Penambahan atau pengurangan modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(3)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dari:
1. a.penyisihan sebagian cadangan umum;
2. b.penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
3. c.bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
(4)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten.

BAB V

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Garut.
5.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang bertugas melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
10.Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
11.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan KPM.
12.Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
13.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan.
14.Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 4
16.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pengelolaan dibidang pelayanan air bersih dan berkedudukan secara tetap di Kabupaten Garut.
(2)Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan, Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan dapat membuka cabang dan unit pelayanan di wilayah Kabupaten Garut.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan memiliki maksud:
1. a.menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
2. b.menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
3. c.menciptakan kesempatan berusaha; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
(2)Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan memiliki tujuan:
1. a.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; 5
2. b.tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan
3. c.tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.penyelenggara pelayanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air minum;
b.penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c.penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
e.penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum; dan
f.pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 6

(1)Bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan adalah menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
(2)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
(3)SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
(4)SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terminal air, mobil air, dan bentuk lainnya yang memungkinkan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Penambahan atau pengurangan modal Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(3)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dari:
1. a.penyisihan sebagian cadangan umum;
2. b.penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
3. c.bantuan serta pinjaman dari pihak lain.
(4)Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten.

BAB V

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1)Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(3)Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Intan secara melawan hukum.