DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal daerah, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Deviden Atas Penyertaan Modal, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. melalui mekanisme penyertaan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah usaha menyertakan aset Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah dalam rangka usaha kerja sama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
6.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selanjutnya disingkat PT. BJB Tbk. adalah badan usaha milik daerah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 4

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BJB Tbk. adalah untuk:

a.mempertahankan kepemilikan saham di pasar modal serta agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. BJB Tbk.;
b.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
c.memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis risiko, dan analisis investasi.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melakukan penyertaan modal pada PT. BJB Tbk. yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pasal 5

(1)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp6.591.674.500,00 (enam miliar lima ratus sembilah puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap penambahan penyertaan modal untuk setiap tahun anggaran, dilakukan sesuai dengan kebutuhan PT. BJB Tbk. berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan/atau penawaran PT. BJB Tbk. yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT. BJB Tbk. 5

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. BJB Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan pasar modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PT. BJB Tbk. diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BJB Tbk. secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut. Ditetapkan di Garut pada tanggal 3 - 12 - 2021 B U P A T I G A R U T, t t d RUDY GUNAWAN Diundangkan di Garut pada tanggal 3 - 12 - 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, t t d N U R D I N Y A N A LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT: (8/248/2021) Mengetahui Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, u.b.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…