DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang penanaman modal Ketentuan Pasal 1 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15); 3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Garut.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
5.Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi atau melakukan verifikasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan. 4
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14.Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15.Rencana Umum Penanaman Modal adalah rencana kerja tahunan di Daerah yang disusun dengan mengacu pada rencana umum penanaman modal nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah, program pembangunan daerah dalam pengembangan penanaman modal.
16.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
17.Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
18.Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
19.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
21.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 5
22.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
23.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
24.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
29.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
30.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
31.Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
32.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
33.Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
34.Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
35.Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan dan sanksi.
2.Ketentuan huruf d dan huruf m Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

a.arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
b.perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal;
c.promosi Penanaman Modal; 6
d.pelayanan Penanaman Modal;
e.kerjasama di bidang Penanaman Modal;
f.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
g.insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
h.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
i.kelembagaan bidang Penanaman Modal;
j.sistem informasi Penanaman Modal;
k.sosialisasi, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal;
l.koordinasi penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
m.pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun peta Penanaman Modal Daerah dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan Penanaman Modal di Daerah, meliputi:
1. a.sumber daya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan;
4. d.sumber daya manusia;
5. e.usaha mikro dan koperasi; dan
6. f.usaha lainnya.
(2)Penyusunan peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas.
(3)Peta Penanaman Modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi Penanaman Modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat Penanaman Modal;
3. c.pameran investasi;
4. d.temu investor;
5. e.seminar investasi; 7
6. f.fasilitasi investasi; dan
7. g.penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana.
(4)Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah yang meliputi:
1. a.bidang usaha;
2. b.penanaman modal;
3. c.bentuk badan usaha;
4. d.perizinan dan non perizinan;
5. e.ketenagakerjaan; dan
6. f.lokasi penanaman modal.
(2)Penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. b.segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. c.penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau yang disebut CITES;
4. d.pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
5. e.industri pembuatan senjata kimia; dan
6. f.industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
(3)Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal. 8

7.Ketentuan Paragraf 5 Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Perizinan, meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
3. c.Perizinan lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Non Perizinan, meliputi:
1. a.kemudahan pelayanan;
2. b.fasilitas fiskal daerah; dan
3. c.pelayanan informasi.
(3)Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui OSS atau aplikasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penanam Modal wajib:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c.membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e.menyerap tenaga kerja Daerah;
f.meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
g.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
h.mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
i.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.mendukung pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
k.memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
l.memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
1. 9.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal yang dilakukan dengan prinsip:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien.
(2)Kriteria pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
11. k.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
12. l.bermitra dengan usaha mikro, atau koperasi;
13. m.industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
14. n.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
15. o.berorientasi ekspor.
(3)Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
2. b.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
3. c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(4)Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; 10
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis;
5. e.pencepatan pemberian perizinan berusaha;
6. f.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
7. g.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
8. h.kemudahan akses pasokan bahan baku.
(5)Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketantuan peraturan perundang-undangan

10.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan Penanaman Modal meliputi:
1. a.perencanaan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah;
2. b.pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal Daerah;
3. c.promosi Penanaman Modal; dan
4. d.pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Koordinasi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

11.Ketentuan Bab XV Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…