DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, muatan materi pendidikan wawasan kebangsaan, peran serta masyarakat, penghargaan, sinergitas dan kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meingkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam masyarakat majemuk dan kearifal lokal serta menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan perlu diselenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan guna memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Garut yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila;
c.bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan guna memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsasan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PWK yaitu:

a.diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b.mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
c.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
d.mengembangkan dan melaksanakan model PWK dan sesuai dengan kearifan lokal;
e.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; 4
f.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
h.memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
i.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
j.membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PWK;
b.muatan materi PWK;
c.peran serta Masyarakat;
d.penghargaan;
e.sinergitas dan kerja sama;
f.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan PWK.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan;
3. c.pemuda dan olah raga;
4. d.pendidikan dan pelatihan; dan 5
5. e.kebudayaan.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PWK sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PWK dapat melibatkan:
1. a.seluruh lembaga pendidikan formal/pendidikan nonformal;
2. b.pemerintah desa;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.instansi/lembaga vertikal pemerintah/ non pemerintah;
5. e.Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat;
6. f.masyarakat adat/lembaga adat;
7. g.organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
8. h.organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk PPWK untuk melaksanakan PWK.
(2)Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Susunan kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur instansi vertikal;
3. c.unsur organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
4. d.unsur media massa;
5. e.unsur perguruan tinggi; dan
6. f.tokoh agama/masyarakat/adat.
(4)Dalam melaksanakan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(5)Ketentuan mengenai masa kerja, tugas, tata kerja PPWK, diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 9

Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada:

a.aparatur sipil negara;
b.guru/pendidik dan tenaga kependidikan;
c.kepala desa, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
d.karyawan badan usaha milik daerah;
e.organisasi politik;
f.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
g.peserta didik/santri/mahasiswa; dan
h.tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PWK.
(2)PWK dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan dan kesenian;
3. c.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
4. d.kemah kebangsaan/outbond;
5. e.peringatan Hari Lahir Pancasila;
6. f.peringatan hari besar nasional;
7. g.memperdengarkan lagu kebangsaan;
8. h.lomba cerdas cermat;
9. i.permainan;
10. j.diskusi/dialog;
11. k.pembentukan kampung Pancasila di tingkat desa/kelurahan; dan
12. l.kegiatan lain yang mendukung PWK.
(3)Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
(4)Ketentuan mengenai bentuk kegiatan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012