DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Anggaran pada Pendapatan Belanja yang mencakupi Pendapatan Daerah: Rp 81,68 triliun, dan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 54,08 triliun, Pendapatan Transfer: Rp 26,13 triliun (dari pemerintah pusat), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp 1,46 triliun (hibah pemerintah pusat), Belanja Daerah: Rp 82,32 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 928,7 miliar, Pembiayaan Netto: Rp 9,6 triliun, yang berasal dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA): Rp 5 triliun, dan Penerimaan Pinjaman Daerah: Rp 4,5 triliun (untuk pembangunan MRT Fase II)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 4
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah ................ Rp4.908.754.980.437,00
b.Belanja Daerah ....................... Rp5.032.571.562.691,00 Defisit ..................................... Rp(123.816.582.254,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan...................... Rp130.816.582.254,00
2. 2.pengeluaran ..................... Rp7.000.000.000,00 Pembiayaan Netto ................... Rp123.816.582.254,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan .................... .. Rp0.00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp4.908.754.980.437,00 (empat triliun sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah; 6
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp700.671.796.147,00 (tujuh ratus miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp314.495.819.085,00 (tiga ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh lima rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp371.046.512.196,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat puluh enam juta lima ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp7.336.469.580,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
(5)Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp7.792.995.286,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp4.200.891.781.694,00 (empat triliun dua ratus miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.974.857.960.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). 7
(3)Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp226.033.821.694,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp7.191.402.596,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp7.191.402.596, (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp5.032.571.562.691,00 (lima triliun tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b sebesar Rp3.850.661.202.359,98 (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja Subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial. 8
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.322.042.403.008,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh dua miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga ribu delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.101.661.288.008,98 (satu triliun seratus satu miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan rupiah koma sembilan puluh delapan).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp411.828.511.343,00 (empat ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp15.063.000.000,00 (lima belas miliar enam puluh tiga juta rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp349.055.256.005,02 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan jaringan dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya;
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.319.617.600,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp111.678.311.713,00 (seratus sebelas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp122.369.446.643,02 (seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah koma nol dua). 9
(5)Belanja modal jalan. jaringan. dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp84.741.075.083,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp18.886.717.566,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.060.087.400,00 (dua miliar enam puluh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp58.808.954.335,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp774.046.149.991,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar empat puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp33.358.426.093,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp740.687.723.898,00 (tujuh ratus empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…