DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; rispkp; pencegahan kebakaran; penanggulangan kebakaran; penyelamatan; rekomendasi sistem kebakaran; peran serta masyarakat; sistem informasi; pembinaan dan pengawasan; larangan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem sehingga diperlukan penanganan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan cepat, tertib, aman, akurat, dan selamat;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan yang sistematis perlu pengaturan mengenai pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT dan BUPATI GARUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2.Bupati adalah Bupati Garut.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6.Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
7.Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
8.Bangunan Perumahan adalah Bangunan Gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun yang tidak tertata.
9.Kendaraan Bermotor adalah moda angkutan yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat umum dan mengangkut bahan berbahaya.
10.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11.Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
12.Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
13.Penanggulangan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14.Klasifikasi Risiko Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
15.Risiko Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.
16.Risiko Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan pelepasan panas relatif rendah.
17.Risiko Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter sampai 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
18.Risiko Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi lebih dari sampai 4 (empat) meter sampai 10 (sepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api tinggi.
19.Risiko Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi 10 (sepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi, sehingga penjalaran api sangat tinggi.
20.Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
21.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
22.Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, harta benda dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, non kebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
23.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut RISPKP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di lingkungan dan bangunan.
24.Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disebut ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
25.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya Kebakaran atau meminimalkan potensi bahaya Kebakaran.
26.Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi Kebakaran.
27.Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
28.Petugas adalah aparatur sipil negara Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan dan relawan pemadam Kebakaran yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.

BAB II

RISPKP

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RISPKP dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan dari Bahaya Kebakaran di Daerah.
(2)RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RISPKP untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
(4)RISPKP yang telah disusun dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.

Pasal 3

(1)RISPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.ARK;
2. b.RSCK;
3. c.RSPK; dan
4. d.RSSP.
(2)Penyusunan RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.penetapan peta dasar yang digunakan;
2. b.penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
3. c.penyusunan kajian dan analisis Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan;
4. d.analisis peraturan; dan
5. e.menyusun rencana pembiayaan.
(3)RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.gambaran umum;
2. b.variabel dan indikator risiko Kebakaran;
3. c.penghitungan risiko Kebakaran; dan
4. d.klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
(2)Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.variabel ancaman Kebakaran dengan indikator: 1) aktivitas masyarakat yang memicu Kebakaran; 2) penggunaan api terbuka; 3) penggunaan listrik; dan 4) bahan berbahaya dan beracun.
2. b.variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator: 1) kepadatan penduduk; 2) kepadatan bangunan; 3) kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan; 4) frekuensi kejadian Kebakaran; 5) luas area dan kerugian; 6) perambatan api dan kualitas bangunan; dan 7) keberadaan objek vital.
3. c.variabel proteksi Kebakaran dengan indikator: 1) jarak pemisah antar bangunan; 2) sistem keselamatan kebakaran lingkungan/manajemen keselamatan kebakaran gedung, partisipasi masyarakat dan relawan pemadam Kebakaran; 3) komunikasi darurat; 4) pemadaman dini; 5) pos pemadam Kebakaran; 6) akses operasional pos pemadam Kebakaran; 7) waktu tanggap pos pemadam Kebakaran; 8) layanan pos pemadam Kebakaran; 9) operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman; 10) kemudahan akses pemadam; dan 11) hidran kota.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSCK.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gambaran umum;
2. b.kriteria;
3. c.lingkup kegiatan;
4. d.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
5. e.analisis permasalahan; dan
6. f.rekomendasi program kegiatan Pencegahan Kebakaran.
(3)Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
1. a.perencanaan sarana prasarana pencegahan;
2. b.inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;
3. c.pemberdayaan masyarakat melalui edukasi sosialisasi dan pembentukan pembinaan relawan pemadam Kebakaran; dan
4. d.penegakan peraturan daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung.

Pasal 6

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSPK.
(2)Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gambaran umum;
2. b.kriteria;
3. c.lingkup kegiatan;
4. d.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
5. e.analisis permasalahan; dan
6. f.rekomendasi program kegiatan Pemadaman Kebakaran.
(3)Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisikan:
1. a.operasional Pemadaman Kebakaran;
2. b.Kesiapsiagaan Petugas pemadam Kebakaran; dan
3. c.ketersediaan standar operasional dan prosedur Pemadaman Kebakaran.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, Perangkat Daerah yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSSP.
(2)RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gambaran umum;
2. b.kriteria;
3. c.lingkup kegiatan;
4. d.pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
5. e.analisis permasalahan; dan
6. f.rekomendasi program kegiatan Penyelamatan
(3)Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.operasional Penyelamatan dan evakuasi;
2. b.kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan; dan
3. c.ketersediaan standar operasional dan prosedur Penyelamatan dan evakuasi.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 8

(1)Obyek bahaya Kebakaran meliputi:
1. a.Bangunan Gedung;
2. b.Bangunan Perumahan dan lingkungan permukiman;
3. c.Kendaraan Bermotor; dan
4. d.Bahan Berbahaya.
(2)Pencegahan potensi bahaya Kebakaran pada obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Risiko Kebakaran.
(3)Klasifikasi Risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Risiko Kebakaran Ringan;
2. b.Risiko Kebakaran Rendah;
3. c.Risiko Kebakaran Sedang;
4. d.Risiko Kebakaran Tinggi; dan
5. e.Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.

Pasal 9

(1)Bangunan Gedung memiliki Klasifikasi Risiko Kebakaran yang terdiri atas:
1. a.Risiko Kebakaran Ringan;
2. b.Risiko Kebakaran Rendah;
3. c.Risiko Kebakaran Sedang;
4. d.Risiko Kebakaran Tinggi; dan
5. e.Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Klasifikasi Risiko Kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai Risiko Kebakaran Ringan.
(2)Bangunan Perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau permukiman kumuh mempunyai Risiko Kebakaran Tinggi dan Risiko Kebakaran Sangat Tinggi.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…