Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Ganun Kabupaten Gayo Lues tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Kabupaten Gayo Lues, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... 4../2: £ 10. 11. 12. 13. 2 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik &...i3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 3 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4593), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890), Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147): Oanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008): Oanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008), Oanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 75). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES Menetapkan : dan BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : OANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG KABUPATEN GAYO LUES.
BAB I
Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan : l. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Bupati adalah Bupati Gayo Lues. 4. Dewan... 4.,7-4-£ 10. 11. 12. 13, 14. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut dengan TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara dan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 7. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat dengan TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian. 8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut dengan TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang kabupaten. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. Piutang daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Barang Milik Kabupaten adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau Surat berharga yang terdiri dari bendahara penerimaan, bendahara... 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 5 bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai perusahaan daerah, pegawai tidak tetap, Pengulu, dan perangkat kampung. Pejabat lain adalah pejabat selain bendahara dan pegawai yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/ daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK , adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Aparat Pengawas Ekstern Pemerintah). Perhitungan Ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bagi bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba- tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bagi bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh kepala SKPK, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TPTGR untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian kabupaten. Pembebasan -” adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu. 24. Penghapusan.. Lec./6- 24. 25. 26. 27. 28. 29.
BAB II
Maksud TPTGR ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaiaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. TPTGR ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan dan barang kabupaten.
BAB III
Ruang Lingkup ganun ini adalah TPTGR terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :
BAB IV
Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian kabupaten dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
Atasan langsung bendahara atau kepala SKPK/kepala unit kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa kabupaten yang dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada bupati selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan inspektorat kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam Rangka..4..../8 8 rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib memperhatikan:
Cara menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, dan untuk menetapkan materi SKTJM serta Keputusan Bupati tentang pembebanan, petugas pemeriksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Apabila. 4,19:Kh 9
Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai atau pejabat lain yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatip, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat nama dan jabatan serta unsur kesalahan, yang meliputi :
Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai atau pejabat lain yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya (tanggung renteng).
SKTJM dilakukan dengan cara :
Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan surat kuasa menjual barang bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pelaku dan kepala SKPK/unit kerja. Barang yang dijaminkan berbentuk barang bergerak dan tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada kepala SKPK/unit kerja dengan surat keterangan bahwa barang tersebut dalam keadaan status guo. Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminkan dibebankan kepada pelaku. Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan surat kuasa menjual barang, TPKD berhak menjual barang jaminan dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh a SKPK...f,./12- 12 SKPK/unit kerja penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
Membuka PDF…