DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 243

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 7 BAB dan 195 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pajak, BAB III Retribusi, BAB IV Ketentuan Pidana, BAB V Sanksi Administratif, BAB VI Ketentuan Peralihan, BAB VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khu fus untuk PBJT atas Jasa Park.ir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues df:1.pat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebehhm dikenakan potongan .

Pasal 3

( 1) Subjek PBJT adalah kon umen barang dan jasa tertentu.

(2)Wajib PBJT adalah o ang pribadi atau Sadan yang melakukan penjualan , penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
(1)Tarif PBJT ditetapkan se esar 10% (sepuluh perseratus).
(2)Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada, karaoke, dan mandi uap/spa ditetapk 55% (lima puluh lima perseratus) .

Pasal 4

(1)Besaran pokok PBJT y g terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar penge aan PBJT sebagaimana dimaksud 27 dalam Pasal 38 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2)PBJT yang terutang di ungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues pada tempat enjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan ja a tertentu dilakukan.
(3)Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyeraha /konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
(4)Saat terutang PBJT ditet pkan pada saat:
1. a.pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJh' atas Makanan dan/ atau Minuman ;
2. b.konsumsi atau pem ayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Li rik;
3. c.pembayaran atau enyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jas Perhotelan ;
4. d.pembayaran a.tau lenyerahan atas jasa penyediaan ternpat parkir untuk r BJT atas J asa Parkfr; dan
5. e.pembayaran atau p · nyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(5)Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan ~ilayah Daerah tern pa penjualan, penyerahan, dan / atau konsumsi barang dan ja a tertentu dilakukan. Paragr:14 Pajak Re_r me

Pasal 4

( 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)Objek Pajak Reklame s bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan / bil ,board/ videotron/ megatron;
2. b.Reklame kain ; C. Reklame melekat/ s iker;
3. d.Reklame selebaran;
4. e.Reklame berjalan, t rmasuk pada kendaraan;
5. f.Reklame udara;
6. g.Reklame apung;
7. h.Reklame film/ slide; an
  1. 1.Reklame peragaan.
(3)Yang dikecualikan dari o ~ek Pajak Reklame adalah: ( l )
(2)( 1)
(2)
(3)
(4)28
1. a.penyelenggaraan R klame melalui internet, televisi, radio, warta hari , warta mingguan, warta bulanan, b. dan sejenisnya; label/merek produ diperdagangkan , y dari prod uk sejenisl yang melekat pada barang yang g berfungsi untuk membedakan innya;
2. c.nama pengenal u aha atau profesi yang dipasang melekat pada bang nan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklameny diatur dalam Peraturan Bupati d. e. f. dengan berpedoma pada ketentuan yang mengatur al usaha atau profesi tersebut; Reklame yang dise enggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; Reklame yang disel . nggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, da keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komer ial; dan Reklame lainnya yang di selenggarakan dalam rangka kegiatan pendidik;J dan kesehatan yang tidak disertai dengan iklan komerJial.

Pasal 4

Subjek Pajak Reklame ad lah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame ad ah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Rekla I e. Dasar Pengenaan Pajak R klame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame disel nggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagai ana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan berdasarkan 'lai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame dii 1 elenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana d maksud ayat ( l) dihitung dengan memperhatikan faktor je is, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal nilai sewa Refame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui d /atau dianggap tidak wajar, n ilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pr a ayat (3). 29

(5)Perhitungan nilai sew Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame diteta kan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 6

( 1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalik dasar pengenaan Pajak Reklame se bagaimana dimaksu d dalam Pasal 44 ayat ( 1) de ngan tarif Pajak Reklame sebagai ana dimaksud dalam Pasal 45.

(2)Saat terutang Pajak Rek ame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Rekla
(3)Khusus untuk Rekla berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut diwi yah Kabupaten Gayo Lues tempat usaha penyelenggaraan eklame terdaftar. Paragra 5 Pajak Air Tankh (PAT) Pasal
(1)Objek PAT adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (21 Yang dikecualikan dari o dek PAT adalah pengambilan untuk: a. b. C. d. e. f. keperluan dasar ru.mah tangga; pengairan pertani n rakyat; perikanan rakyat; petemakan rakyat keperluan keagam . an; dan ~:::::~:: :~::: ~a;el::~ti K:::r~::nya::nd~::;; nyata tidak memp oleh keuntungan
(1)Subjek PAT adalah rang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. nasi
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)30 Wajib PAT adalah orang ribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan/ a tau p manfaatan Air Tanah . Dasar pengenaan PAT a alah nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tana' sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah hasil perkali~ antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku sebag imana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasark n biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber cta 1 a Air Tanah. Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koofi ien yang didasarkan atas faktor- faktor;
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pema nfaatan air;
4. d.volume air yang di il dan/ atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/a au pemanfaatan air. Ketentuan lebih lanjut men enai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaJtsud dalam Pasal 49 aya t ( 1) berpedoman kepada Peratunan Gubemur dengan berpedoman pada peraturan yang jditetapkan oleh meteri yang menyelenggarakan Urusan Remerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal SI Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 52

( 1) Besaran pokok PAT ya:ng terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar peng naan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ~ .

(2)Saat terutangnya PAT d 'hitung sejak pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah.
(3)PAT yang terutang dipu~gut di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan d / atau pemanfaatan Air Tanah. 31 Paragra Pajak Mineral Bukan Loga Dan Batuan (MBLB) ( 1) Objek Pajak MBLB adal meliputi:
1. a.asbes;
2. b.batu tulis; C. batu setengah perma
3. d.batu kapur;
4. e.batu apung;
5. f.batu permata;
6. g.bentonit
7. h.dolomit;
8. i.feldspar; J. garam batu (halite);
9. k.grafit; I. granit/ andesit;
10. m.gips;
11. n.kalsit; o . kaolin;
12. p.leusit;
13. q.magnesit;
14. r.mika;
15. s.manner; t . nitrat;
16. u.opsidien; V. oker;
17. w.pasir dan kerikil;
18. x.pasir kuarsa;
19. y.perlit;
20. z.phospat; aa. talk; kegiatan pengambilan MBLB yang a; bb. tanah serap (fullers e , rth) ; cc. tanah diatome; dd . tanah liat; ee. tawas (alum); ff. yarosif; gg. zeolit; hh. basal;
  1. 11.trakkit; jj. belerang; 32 kk. MBLB ikutan dalam uatu pertambangan mineral; dan
  2. 11.MBLS lainnya ses ai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
(2)Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MSLS:
1. a.untuk keperlua rumah tangga dan tidak b. c. diperjualbelikan/di , indahtangankan; untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengu b h fungsi perm ukaan tanah; dan untuk keperluan y{ng dengan nyata tidak memperoleh keuntungan atau j al beli seperti: - untuk pengeruka1 /penggalian kuburan -untuk_ pengerukaf. parit dan / atau pencetakan lahan pertan1an masyar 1 kat -untuk pengeruka akses jalan urusan pendidikan dan pan ti sosiaJ -untuk pengeruk n dalam rangka pembangunan ru mah i badah

Pasal 4

(1)Subjek Pajak MBLB ad lah orang pribadi atau Sadan yang mengambil MBLB.
(2)Wajib Pajak MBLS ada ah orang pribadi atau Sadan yang m~ngambil MBLB. Pasal ( 1) Dasar pengenaan Paj pengambilan MSLS. MBLS adalah nilai jual hasil
(2)
(3)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berrdasarkan perkalian volu me/tonase pengambilan MSLB dengan harga patokan ti p-tiap jenis MSLB. Harga patokan sebagai fana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MSLB pada mulut tambang yang b'erlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
(4)
(5)
(6)33 Harga patokan sebag ·mana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai deng+ ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pert · mbangan mineral dan batu bara. Saat terutang Pajak MB 8 ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di m lut tambang. Wilayah pemungutan pa ak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan MBLB Tarif Pajak MBLB ditetapkan ebesar 20% (Dua Puluh Persen).
(1)Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihinmg dengan cara mengalikan dasar p ngenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat ( 1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. I
(2)Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat peng bilan MBLB. ( 1)
(2)( 1)
(2)

Pasal 5

Objek Pajak Sarang 8 rung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan s r ang Burung Walet. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 5

Subjek Pajak Sarang 8 rung Walet adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang Bur ng Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan I ngambilan dan / atau pengusahaan sarang Burung Walet. 34 Pasal 6

(1)Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai j~a1 _sarang Burung Walj . . .
(2)N1lai jual sarang Burun~ Walet sebagrumana d1maksud pada ayat ( 1) dihitung bertlasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang urung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Gayo Lues d gan volume sarang Burung Walet.

Pasal 61

Tarif Pajak Sarang (Sepuluh Persen). Walet ditetapkan sebesar 10% Besaran pokok Pajak Sar ng Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara menga ikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang B rung wallet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1. Paragra 8 Opsen PKB dan Oisen BBNKB Pasal 60

(1)Opsen dikenakan atas p · jak terutang dari:
(2)
1. a.PKB
2. b.BBNKB Wajib pajak untuk Ops
(1)merupakan wajib paj
1. a.PKB
2. b.BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat k atas jenis pajak:
(3)Opsen PKB dan Opsen · BNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama dan Nomor lnduk Kependudukan dan/ a au alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kab paten. (lj Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang. 35
(2)Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Tarif Opsen ditetapkan sebag · berikut:
1. a.Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terh tang;
2. b.Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran p jak terhutang; ( 1)
(2)
(3)

Isi peraturan

Teks243PDFHirarki

Memuat teks peraturan…