DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisikan 13 pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
11.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 130);
12.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 132); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES dan BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan Memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 843.669.357.171,65
b.Belanja Rp 688.895.918.327,91
c.Transfer Rp 155.255.777.727,00 Surplus/(Defisit) Rp (482.338.883,26)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 20.037.421.711,36 - Pengeluaran Rp 500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 19.537.421.711,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp8.502.556.019,35 rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp 852.171.913.191,00
2. b.Realisasi Rp 843.669.357.171,65 Selisih (Kurang) Rp 8.502.556.019,35
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp27.557.638.847,09 dengan rincian sebagai berikut: 4
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp 871.709.334.902,00
2. b.Realisasi Rp 844.151.696.054,91 Selisih (Kurang) Rp 27.557.638.847,09
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp20.019.760.594,26 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp 19.537.421.711,00-
2. b.Realisasi Rp 482.338.883,26- Selisih (Kurang) Rp 20.019.760.594,26
(4)Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,36 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 20.037.421.711,36
2. b.Realisasi Rp 20.037.421.711,00 Selisih (Kurang) Rp 0,36
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 500.000.000,00
2. b.Realisasi Rp 500.000.000,00 Selisih Rp -
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp0,36) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 19.537.421.711,00
2. b.Realisasi Rp 19.537.421.711,36 Selisih (Kurang) Rp 0,36-

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 20.037.421.711,36
b.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 19.055.082.828,10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.492.958.872.216,04
b.Jumlah Kewajiban Rp 20.759.243.800,00
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.472.199.628.416,04

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Pendapatan - LO Rp 737.992.811.942,33
b.Jumlah Beban - LO Rp 709.652.653.037,13
c.Jumlah Surplus (Defisit) Operasional Rp 28.340.158.905,20
d.Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional Rp 2.128.027.430,85-
e.Jumlah Pos Luar Biasa Rp 9.308.953.303,00- 5

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo Kas per 1 Januari Tahun 2023 Rp 20.037.421.711,36
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 126.953.104.020,74
c.Arus Kas Investasi Aset Non Keuangan Rp 127.935.442.904,00-
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 0,00
f.Saldo Kas per 31 Desember Tahun 2023 Rp 19.055.082.828,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut : Jumlah Ekuitas Awal Rp 2.128.262.656.477,76 Jumlah Ekuitas Akhir Rp 2.472.199.628.416,04

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran Rancangan Qanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBK yang diklasifijasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 6
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah: Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.11 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
11.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 130);
12.Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 132); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES dan BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan Memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas dan;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 843.669.357.171,65
b.Belanja Rp 688.895.918.327,91
c.Transfer Rp 155.255.777.727,00 Surplus/(Defisit) Rp (482.338.883,26)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 20.037.421.711,36 - Pengeluaran Rp 500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 19.537.421.711,36

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp8.502.556.019,35 rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp 852.171.913.191,00
2. b.Realisasi Rp 843.669.357.171,65 Selisih (Kurang) Rp 8.502.556.019,35
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp27.557.638.847,09 dengan rincian sebagai berikut: 4
1. a.Anggaran Setelah Perubahan Rp 871.709.334.902,00
2. b.Realisasi Rp 844.151.696.054,91 Selisih (Kurang) Rp 27.557.638.847,09
(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp20.019.760.594,26 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp 19.537.421.711,00-
2. b.Realisasi Rp 482.338.883,26- Selisih (Kurang) Rp 20.019.760.594,26
(4)Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,36 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 20.037.421.711,36
2. b.Realisasi Rp 20.037.421.711,00 Selisih (Kurang) Rp 0,36
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 500.000.000,00
2. b.Realisasi Rp 500.000.000,00 Selisih Rp -
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp0,36) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pembiayaan Netto Rp 19.537.421.711,00
2. b.Realisasi Rp 19.537.421.711,36 Selisih (Kurang) Rp 0,36-

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 20.037.421.711,36
b.Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 19.055.082.828,10

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 2.492.958.872.216,04
b.Jumlah Kewajiban Rp 20.759.243.800,00
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.472.199.628.416,04

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Jumlah Pendapatan - LO Rp 737.992.811.942,33
b.Jumlah Beban - LO Rp 709.652.653.037,13
c.Jumlah Surplus (Defisit) Operasional Rp 28.340.158.905,20
d.Jumlah Surplus (Defisit) Non Operasional Rp 2.128.027.430,85-
e.Jumlah Pos Luar Biasa Rp 9.308.953.303,00- 5

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Saldo Kas per 1 Januari Tahun 2023 Rp 20.037.421.711,36
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 126.953.104.020,74
c.Arus Kas Investasi Aset Non Keuangan Rp 127.935.442.904,00-
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp 0,00
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 0,00
f.Saldo Kas per 31 Desember Tahun 2023 Rp 19.055.082.828,10

Pasal 8

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran Rancangan Qanun ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas : Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBK yang diklasifijasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 6
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah: Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.11 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.