Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2024
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 15
Ringkasan
Peraturan ini berisikan 13 pasal.
Peraturan ini berisikan 13 pasal.
menetapkan Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
4633);
3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES dan BUPATI GAYO LUES MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2023.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut : Jumlah Ekuitas Awal Rp 2.128.262.656.477,76 Jumlah Ekuitas Akhir Rp 2.472.199.628.416,04
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran Rancangan Qanun ini, terdiri dari :
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBK yang diklasifijasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
6
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Lampiran XX.11 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.
Membuka PDF…